suaramedia.id – Gelombang politik di Senayan kembali memanas. Sebanyak 14 legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) secara resmi telah mengajukan usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) guna mendorong proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Related Post
Langkah hukum ini disampaikan langsung oleh perwakilan Fraksi PDIP, Dolfie Othniel Frederic Palit, saat menemui Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Pengajuan ini menjadi sinyal kuat adanya ketegangan konstitusional terkait posisi Wakil Presiden saat ini.
Dolfie menjelaskan bahwa desakan penggunaan HMP ini bukan tanpa alasan kuat. Hal ini merupakan respons terhadap dinamika hukum pasca putusan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyoroti keabsahan dokumen penyetaraan ijazah SMA milik Gibran saat mengikuti kontestasi Pilpres 2024 silam.
"Sebagai negara hukum yang menjunjung kedaulatan rakyat sesuai amanat UUD 1945, setiap proses pengisian jabatan presiden maupun wakil presiden wajib tunduk pada konstitusi dan aturan perundang-undangan yang berlaku," tegas Dolfie di hadapan pimpinan parlemen.
Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya integritas dalam proses demokrasi. Menurutnya, pemilihan pemimpin nasional harus berpijak pada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber Jurdil), yang mencakup kepastian bahwa seluruh persyaratan calon telah terpenuhi secara sah tanpa celah hukum.
"Dari total pengusul HMP hari ini, terdapat 14 anggota dari Fraksi PDI Perjuangan yang secara resmi mengajukan usulan tersebut," tambahnya.
Langkah ini diprediksi akan memicu perdebatan panjang di tingkat parlemen. Berdasarkan informasi yang dihimpun suaramedia.id, usulan ini akan menjadi perhatian serius dalam rapat-rapat mendatang untuk menentukan langkah konstitusional selanjutnya di DPR RI.
Tinggalkan komentar