suaramedia.id – Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Budisatrio Djiwandono, menyatakan kesiapan partainya untuk meninjau ulang sejumlah tunjangan anggota DPR yang dinilai melukai hati rakyat. Pernyataan ini menyusul gelombang protes masyarakat yang berujung pada aksi demonstrasi di berbagai daerah, salah satunya insiden penekanan terhadap pengemudi ojek online oleh oknum polisi menggunakan kendaraan taktis.

Related Post
"Fraksi Gerindra telah mendengar keluhan dan tuntutan masyarakat, terutama terkait tunjangan anggota dewan yang dianggap tidak pantas. Karenanya, kami siap meninjau ulang bahkan menghentikan tunjangan-tunjangan tersebut," tegas Budisatrio dalam keterangan resmi di Jakarta, Sabtu (30/8).

Langkah Gerindra ini mengikuti jejak Fraksi PDI Perjuangan yang sebelumnya juga telah meminta penghentian tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang dinilai berlebihan bagi anggota DPR. Ketua Badan Anggaran DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Said Abdullah, menyatakan, "Fraksi PDI Perjuangan DPR RI meminta agar tunjangan perumahan dan fasilitas lain yang di luar batas kepatutan dihentikan. Ini akan menjadi pelajaran berharga bagi kami ke depannya."
Senada dengan Gerindra dan PDIP, Sekretaris Fraksi Partai NasDem, Ahmad Sahroni, juga mendukung evaluasi total terhadap tunjangan anggota DPR. "Saya mendukung evaluasi tunjangan yang diterima anggota DPR RI, setuju evaluasi secara total," ujar Sahroni pada Sabtu (30/8) seperti dikutip suaramedia.id.
Kritik terhadap fasilitas dan tunjangan anggota DPR memang kian menguat belakangan ini. Salah satu yang menjadi sorotan adalah uang tunjangan rumah sebesar Rp50 juta yang diberikan kepada anggota DPR sebagai pengganti rumah dinas di Kalibata. Protes publik yang meluas ini telah memicu demonstrasi dan insiden yang tidak diinginkan. Langkah proaktif dari beberapa fraksi ini diharapkan mampu meredam ketegangan dan mengembalikan kepercayaan publik.










Tinggalkan komentar