suaramedia.id – Ketua Umum Gerakan Cinta Prabowo (GCP), H. Kurniawan, secara tajam mengaitkan pernyataan Ketua Umum DPP Projo, Budi Arie, mengenai "percepatan sejarah sebelum 2029" dengan insiden kerusuhan yang mengguncang pada 27 Agustus 2026. Kurniawan menyoroti bahwa kekacauan tersebut pecah hanya berselang dua hari setelah ucapan Budi Arie menjadi viral di tengah publik.
Related Post
Dalam sebuah kesempatan di program Rakyat Bersuara iNews pada Selasa (1/9/2026), Kurniawan mengungkapkan keyakinannya bahwa kerusuhan yang terjadi bukanlah kejadian spontan, melainkan sebuah peristiwa yang telah "dirancang" atau "by design". Ia secara tegas membedakan antara aksi unjuk rasa yang sah oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) yang telah menyampaikan aspirasi dan kemudian membubarkan diri, dengan kehadiran kelompok-kelompok lain yang sengaja bergabung untuk memicu kekacauan.
"Pernyataan itu kan muncul dua hari sebelum demo. Ada hubungannya di situ, ini kan by design, demo ini," ujar Kurniawan, seraya menambahkan bahwa aksi protes yang sebenarnya adalah milik "si Botok" yang aspirasinya sudah diterima. Namun, menurutnya, ada pihak-pihak yang tidak puas jika demonstrasi tidak berujung ricuh dan kekerasan.
Kurniawan menuding bahwa kelompok-kelompok ini memiliki agenda tersembunyi yang lebih besar. "Mereka menginginkan demo ini rusuh supaya Pak Prabowo lengser kalaupun terjadi korban yang banyak, kita kan memahaminya begitu," tegasnya, mengindikasikan bahwa tujuan utama dari kerusuhan tersebut adalah untuk menggoyahkan stabilitas pemerintahan Prabowo Subianto, bahkan dengan risiko jatuhnya korban jiwa yang signifikan.
Lebih lanjut, Kurniawan juga menyampaikan bahwa pernyataan Budi Arie tersebut telah ditangkap dan diinterpretasikan oleh para relawan pendukung Prabowo sebagai sinyal untuk mempersiapkan pergantian kepemimpinan sebelum masa jabatannya berakhir. Hal ini memicu spekulasi dan kekhawatiran serius di kalangan pendukung setia Prabowo terkait potensi destabilisasi politik dan upaya perubahan kepemimpinan yang tidak sesuai konstitusi.
Tinggalkan komentar