suaramedia.id – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menerima beragam fasilitas dan tunjangan fantastis setiap bulan, jauh melampaui gaji pokok mereka. Mulai periode 2024-2029, tambahan tunjangan rumah sebesar Rp50 juta per bulan pun diberikan, membuat total pendapatan seorang anggota DPR bisa melebihi Rp100 juta per bulan. Belum termasuk dana kunjungan daerah pemilihan (dapil) dan uang reses.
Related Post
Kemewahan para wakil rakyat ini menuai kecaman luas. Banyak yang menilai tak pantas anggota DPR hidup bergelimang harta sementara rakyat yang diwakilinya hidup susah. Tunjangan beras, tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi, tunjangan peningkatan fungsi, hingga uang listrik dan telepon, menjadi sorotan utama.
Zifa (24), guru SMA di Jakarta Barat, mengungkapkan kekecewaannya. Ia membandingkan gaji guru yang masih jauh dari layak dengan tunjangan DPR yang membengkak. "Gaji guru banyak yang bahkan tak sampai Rp50 ribu. Kondisi masyarakat Indonesia jauh lebih memprihatinkan daripada anggota DPR," ujarnya kepada suaramedia.id, Jumat (22/8). Zifa merasa perjuangannya menempuh pendidikan hingga program profesi guru (PPG) tak sebanding dengan penghargaan yang diterimanya. Ia mendesak DPR untuk membuat kebijakan yang lebih bijak, memprioritaskan pendidikan gratis dan penciptaan lapangan kerja ketimbang program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menurutnya kurang relevan.
Senada, Rahma (24), seorang guru lainnya, menyebut DPR telah menjadi beban rakyat, bukan perwakilan rakyat. Erren (20), seorang freelancer, menambahkan bahwa tunjangan DPR yang berlebihan tak masuk akal di tengah kondisi pendidikan Indonesia yang belum merata. Ia menyoroti gaji guru honorer yang sangat rendah, bahkan di bawah Rp1 juta per bulan, dan menyinggung kesalahan hitung Wakil Ketua DPR Adies Kadir terkait tunjangan rumah. Erren menilai, Rp50 juta tunjangan rumah anggota DPR bisa digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan ratusan guru honorer.
Erren juga menyayangkan rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, bahkan sampai pada ketidakmampuan siswa SMP melakukan perhitungan dasar. Ia menekankan perlunya pemerintah memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan daripada terus meningkatkan tunjangan anggota DPR dan pejabat kementerian. Ketimpangan antara kesejahteraan anggota DPR dan kondisi riil masyarakat ini menjadi sorotan utama dan memicu gelombang kritik dari berbagai kalangan.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar