SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Rumor tak sedap dalam pengadaan KMP Dharma Bahari Sumekar III pada tahun 2018 kembali mencuat ke publik.
Indikasi dugaan adanya praktik korupsi dalam proses pengadaan KMP senilai 37,9 Milyar itu membuat masyarakat gerah. Tak heran, jika Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Sumenep akan segera melaporkan kasus tersebut ke Ditreskrimsus Polda Jatim.
Ketua DPC LIPK Sumenep, Sayfidin, dalam keterangan yang disampaikan kepada suaramedia.id, menegaskan bukti-bukti penyimpangan pengadaan KMP DBS III telah cukup untuk menyeret para pelakunya ke meja hijau.
“Dalam waktu dekat, LIPK akan melaporkan pihak-pihak yang diduga kuat terlibat dalam pengadaan KMP DBS III ke Ditreskrimsus Polda Jatim. Bukti-bukti sudah kami kantongi”, ujar Sayfidin pada Kamis (7/1/2021).
Sayfidin menyesalkan praktik penyimpangan terjadi pada pengadaan KMP DBS III yang akan dipakai untuk melayani penyeberangan antar pulau.
Menurutnya, kondisi kapal yang tidak sesuai spesifikasi pasti akan membahayakan keselamatan penumpang ujarnya
“Permufakatan jahat oleh oknum-oknum yang terlibat dalam pengadaan KMP DBS III itu disamping merugikan keuangan negara, juga akan mengancam keselamatan penumpang”, ucap Sayfidin.
Seperti diketahui pengadaan KMP DBS III dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan pada Tahun 2018 dengan pagu anggaran senilai 38 Milyar Rupiah. Pada proses lelang PT. Adiluhung Saranasegara Indonesia muncul sebagai pemenang dengan nilai kontrak 37,9 Milyar.
Sementara itu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) , Muhammad Tayyib, ST, MT. saat ditemui dikantornya pada Kamis (7/1/2021) guna dimintai keterangan terkait KMP DBS III tersebut mengatakan, masih belum siap memberikan keterangan, sebab masih harus ijin dulu kepeda pimpinan.
“Saya harus ijin pimpinan mas” Ucap Tayyib serius.
(Pewarta: Massurah)
