SUMENEP | JATIM, suaramedia.id – Untuk memaksimalkan pengoperasian kapal Dharma Bahari Sumekar (DBS) III, Direktur Pt. Sumekar Line Imam Molyadi, saat ini berupaya mengajukan subsidi kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Hal itu dilakukan untuk dapat meningkatkan pelayanan transportasi bagi masyarakat sumenep khususnya masyarakat kepulauan.
Sejatinya, Kapal DBS III merupakan Bentuk Kerjasama Operasional (KSO) PT. Sumekar Line dengan Pemkab Sumenep yang memang prioritas sebagai kapal bersubsidi.
Sementara Armada baru milik Pemkab Sumenep saat ini masih dalam Proses Docking tahunan. Dan dikabarkan kapal tersebut, mengalami kerusakan pada bagian mesin hingga laju kapal menurun.
“Kapal itu memang prioritas subsidi, kalau tidak ada pelayanan subsidi ya kita tidak jalankan”, terang Imam, saat dimintai keterangan di kantornya Senin (7/03/22)
Lebih jauh Imam menjelaskan, Kapal DBS III mendapatkan subsidi dari pemerintah pada tahun 2019 dan 2020.
Sedangkan pada tahun 2021 kapal tersebut tidak mendapatkan subsidi lantaran pada waktu itu semua anggaran kena Refocusing di masa pandemi Covid-19 ujarnya.
Maka sejak tahun 2021 lalu kapal tersebut, tidak beroperasi selama satu tahun. Hingga akhir Januari 2022 kemarin kapal DBS III masuk galangan sampai saat masih belum selesai.
Meski demikian terang Imam lagi, dengan Daftar Jadwal tiga kali dalam seminggu, yakni hari Selasa, Jum’at dan Minggu, pelayanan terhadap masyarakat masih dapat terakomodir meski hanya mengoperasikan dengan satu kapal DBS I.
“Kapal DBS III memang sudah satu tahun tidak jalan karena tidak ada pelayanan subsidi, tapi dengan mengoperasikan cukup dengan satu kapal DBS I sudah dapat melanyani”, ucap Imam.
Imam mengakui, pada Agustus tahun 2020 lalu dalam proses Docking tahunan kapal menjalani perawatan pada bagian plat lambung kapal, cek mesin, perbaikan Air Conditioner (AC), kelistrikannya dan lainnya yang berkaitan dengan kapal.
Namun dalam proses Docking tahunan saat ini, Kapal mengalami kerusakan yang cukup kompleks pada bagian mesin dan laju kapal menurun.
“Dalam satu tahun ada pembaharuan surat dan kapal harus naik docking itu khusus semua kapal penumpang. Semua yang berkaitan dengan kapal di cek demi mengutamakan keselamatan penumpang”, katanya.
Meski sekali proses Doking akan memakan biaya kisaran 700 hingga 800 Juta. Dan itu semua menjadi tanggungjawab perusahaan.
“kita berharap Kapal ini segera dapat bantuan subsidi dari pemerintah dan proses Docking cepat selesai agar dapat mengoptimalkan pelayanan”, pungkas Imam.
(Pwarta: Mas)
