suaramedia.id – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Ipul, secara tegas meluruskan mekanisme penentuan desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai dasar penyaluran bantuan sosial (bansos). Ia menegaskan bahwa kewenangan vital ini bukan berada di tangan pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) apalagi bupati atau wali kota, melainkan sepenuhnya menjadi domain Badan Pusat Statistik (BPS).
Related Post
Gus Ipul menjelaskan, peran pendamping PKH kini difokuskan pada pemutakhiran data riil di lapangan. Mereka bertugas mengumpulkan informasi terbaru mengenai kondisi warga penerima manfaat dan menyampaikannya kepada pihak berwenang agar data yang digunakan BPS selalu akurat dan relevan. Dengan demikian, akurasi data menjadi kunci utama dalam memastikan bansos benar-benar sampai kepada kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.
"Yang perlu saya tegaskan sekarang di tempat ini, bahwa pendamping PKH dan kita semua tidak bisa menentukan desil DTSEN. Tugas kita hanya mengirim data-data yang sesuai di lapangan. Yang menentukan adalah BPS," ujar Gus Ipul dengan nada lugas saat menghadiri Silaturahmi Kementerian Sosial dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Ia merinci bahwa desil merupakan sistem pengelompokan masyarakat berdasarkan 10 tingkat kesejahteraan ekonomi. Desil 1 mewakili 10 persen penduduk dengan kondisi sosial ekonomi terendah, sementara desil 10 adalah kelompok 10 persen paling mampu. Penetapan desil ini, lanjutnya, merupakan amanat dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 yang bertujuan untuk menciptakan basis data yang objektif dan terukur.
Acara penting ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi daerah, termasuk Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, serta para bupati dan wakil bupati dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Kehadiran ratusan pilar sosial juga menandai komitmen bersama dalam menyukseskan program kesejahteraan.
Langkah ini diharapkan dapat meminimalisir potensi kesalahan sasaran dan intervensi politik dalam penyaluran bansos, memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar menyentuh mereka yang berhak. Dengan penentuan desil yang independen oleh BPS, transparansi dan akuntabilitas program bantuan sosial diharapkan dapat meningkat signifikan, menuju pemerataan kesejahteraan yang lebih adil.
Tinggalkan komentar