suaramedia.id – Keikutsertaan Indonesia sebagai anggota awal Board of Peace (BoP) dinilai sebagai manuver geopolitik yang cerdas, membuka gerbang diplomasi global, namun tak luput dari potensi risiko struktural di tengah pusaran kekuatan besar dunia. Penilaian ini mengemuka dalam webinar nasional bertajuk "Di Balik Narasi Perdamaian: Apa Makna Board of Peace bagi Posisi Geopolitik Indonesia?" yang diselenggarakan oleh Global Insight Forum (GIF).
Related Post
Webinar yang menarik perhatian ratusan peserta dari kalangan akademisi, mahasiswa, peneliti, hingga pemerhati hubungan internasional ini berlangsung secara daring. Hadir sebagai pembicara utama adalah Direktur Eksekutif GIF, Teuku Rezasyah, didampingi para pemateri kompeten seperti Chandra Purnama dan Faisal Nurdin Idris, keduanya Senior Fellow GIF, serta Innayathul Fitrie, seorang Peneliti Kebijakan dan Hubungan Internasional.
Teuku Rezasyah, dalam paparannya, menegaskan bahwa bergabungnya Indonesia dengan BoP membawa amanat diplomasi yang krusial, khususnya dalam memperjuangkan isu Palestina di kancah internasional. Namun, ia tak lupa mengingatkan akan bayang-bayang dominasi Amerika Serikat dan Israel dalam struktur BoP, mengingat kedua negara tersebut telah bergabung sehari sebelum Indonesia. "Indonesia harus ekstra hati-hati agar tidak terperangkap dalam dinamika kekuasaan yang kurang transparan. Jika kepentingan nasional dan idealisme bangsa terabaikan, Indonesia memiliki landasan kredibilitas untuk mengambil sikap tegas," ujar Teuku Rezasyah, Sabtu lalu.
Senada, Chandra Purnama menyoroti problem struktural BoP sebagai institusi multilateralisme baru yang terkesan selektif dan sarat akan dominasi kekuasaan. Keanggotaan yang terbatas serta indikasi kuat konsentrasi pengaruh pada aktor-aktor tertentu berpotensi menggeser tatanan hukum internasional menuju pola berbasis hegemoni. "Sebagai kekuatan menengah (middle power), Indonesia wajib mengembangkan otonomi strategis dan memimpin koalisi Global South untuk menjaga multilateralisme yang berlandaskan hukum internasional," tegasnya.
Sementara itu, Faisal Nurdin Idris, melalui lensa realisme politik, menjelaskan bahwa keputusan Indonesia ini merefleksikan kalkulasi matang demi kepentingan nasional dan stabilitas regional. Indonesia diproyeksikan akan memberikan kontribusi signifikan dalam misi perdamaian, termasuk rencana pengiriman sekitar 8.000 pasukan dari total mandat 20.000 personel untuk Gaza. "Dalam logika realisme, setiap negara bertindak untuk mengamankan kepentingannya. Namun, Indonesia tidak boleh sekadar mengikuti arus kekuatan besar, melainkan harus memanfaatkan posisi middle power-nya secara strategis dan proaktif," pungkasnya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar