suaramedia.id – Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Selly Andriany Gantina, menyuarakan desakan kuat agar segera dibentuk tim khusus (timsus) untuk melakukan evaluasi desil secara menyeluruh dan masif. Desakan ini muncul sebagai respons atas fenomena anomali desil yang kini menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan program Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Related Post
Selly secara terang-terangan mempertanyakan akurasi dan kualitas data, metodologi yang digunakan, proses pemutakhiran, hingga mekanisme verifikasi sistem yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dalam menentukan desil masyarakat. "Hasil sistem yang ada saat ini bertentangan dengan fakta yang kasat mata di lapangan. Oleh karena itu, yang harus diperiksa secara mendalam adalah kualitas datanya, metodologinya, proses pemutakhirannya, serta mekanisme verifikasinya," tegas Selly pada Selasa lalu.
Sebelumnya, sejumlah masyarakat mulai menemukan adanya ketidaksesuaian data desil dengan realita ekonomi mereka di lapangan. Salah satu kasus yang mencuat adalah Timbul (49), seorang tukang becak di Kulon Progo, Yogyakarta. Desilnya tercatat berubah drastis dari 1 menjadi 9. Perubahan ini sontak mengancam putranya yang telah diterima di perguruan tinggi, karena terancam kehilangan hak beasiswa KIP yang sangat dibutuhkan.
Selain mendesak pembentukan timsus dan meragukan data BPS, Selly juga menghimbau pemerintah agar tidak menjadikan desil sebagai satu-satunya tolok ukur penentu kelayakan seseorang untuk mendapatkan perlindungan sosial. Penggunaan desil secara tunggal, menurutnya, berpotensi merugikan hak-hak masyarakat serta keberlanjutan program perlindungan sosial, termasuk KIP.
Ia menambahkan, jika perubahan desil diterapkan secara kaku kepada penerima yang sudah terdaftar dalam program, negara justru berpotensi dirugikan. Lebih jauh, Selly khawatir kondisi ini dapat mengancam masa depan anak bangsa yang sangat bergantung pada bantuan pendidikan seperti KIP.
Tinggalkan komentar