suaramedia.id – Tim kuasa hukum mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, menyuarakan keprihatinan mendalam terkait penerbitan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2026. Aturan baru ini muncul di tengah bergulirnya permohonan praperadilan yang diajukan Roy Suryo terkait dugaan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Abdul Gafur Sangadji, salah satu kuasa hukum Roy Suryo, menyebut waktu penerbitan SEMA tersebut sangat ironis dan patut disayangkan.
Related Post
SEMA Nomor 3 Tahun 2026 ini secara spesifik mengatur tentang Pelimpahan dan Penyelenggaraan Pemeriksaan Pokok Perkara dalam hal Terdapat Permohonan Praperadilan. Menurut Gafur, kehadiran SEMA ini terasa janggal, terutama karena diterbitkan beberapa hari sebelum putusan praperadilan kasus lain yang serupa, yakni praperadilan yang diajukan oleh Bu Tifa.
"Beberapa hari lalu sebelum keluar putusan praperadilan Bu Tifa, hal yang miris buat kita adalah keluarnya SEMA Nomor 3 tahun 2026," ungkap Gafur dalam sebuah diskusi di program Rakyat Bersuara iNews pada Senin (24/8/2026), sebagaimana dikutip oleh suaramedia.id.
Gafur menegaskan bahwa pada dasarnya, SEMA seharusnya berfungsi sebagai pedoman teknis administratif bagi para hakim dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Namun, ia menilai SEMA terbaru ini justru melampaui batas dengan menambahkan norma-norma baru yang berpotensi memengaruhi substansi hukum, bukan sekadar prosedur. Kritik ini menyoroti kekhawatiran bahwa SEMA tersebut dapat menciptakan kerumitan baru atau bahkan membatasi ruang gerak dalam proses praperadilan yang sedang berjalan.
Tinggalkan komentar