suaramedia.id – Jelang perhelatan akbar Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan pada 27-31 Agustus 2026 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, suhu politik internal organisasi keagamaan terbesar di Indonesia ini mulai menghangat. Isu krusial terkait rangkap jabatan bagi calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menjadi sorotan utama, khususnya dari jajaran Syuriyah PCNU se-Provinsi Lampung.
Related Post
Kesepakatan tegas ini lahir dalam rapat konsolidasi yang dihadiri 14 dari 15 pimpinan tertinggi Syuriyah PCNU se-Lampung di Pondok Pesantren Bustanul Falah, Kota Bandar Lampung, pada Minggu, 12 Juli 2026. Mereka secara bulat menyuarakan aspirasi agar calon pemimpin PBNU tidak merangkap jabatan, terutama jabatan politik.
Pembahasan intensif dalam pertemuan tersebut mengerucut pada penegasan kembali ketentuan larangan rangkap jabatan bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Para Syuriyah PCNU se-Lampung merujuk pada Anggaran Rumah Tangga (ART) Perkumpulan NU Bab XVI tentang Rangkap Jabatan, Pasal 51, Ayat (4-6), yang secara eksplisit membatasi rangkap jabatan politik, termasuk posisi Menteri. Selain itu, Peraturan Perkumpulan Nomor 12 Tahun 2025, Bab IV mengenai Rangkap Jabatan Pengurus di Lingkungan NU dengan Jabatan Politik, Pasal (9-11), turut menjadi landasan kuat bagi tuntutan mereka.
Berdasarkan landasan hukum internal tersebut, 14 PCNU se-Lampung secara kolektif mengusulkan dan menuntut agar calon Rais Aam dan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 nanti, wajib mengundurkan diri dari jabatan politik yang sedang diemban. Ini merupakan langkah antisipatif untuk memastikan kepemimpinan NU fokus dan tidak terpecah konsentrasinya oleh kepentingan politik praktis.
Sejalan dengan usulan krusial ini, jajaran Syuriyah PCNU se-Lampung juga mengeluarkan putusan internal. Mereka mengharuskan seluruh ketua Tanfidziyah PCNU se-Lampung untuk berkoordinasi erat dan mengikuti arahan Rais Syuriyah PCNU masing-masing dalam proses pemilihan Ketua Umum PBNU pada Muktamar ke-35 mendatang. Hal ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga soliditas dan integritas dalam menentukan arah kepemimpinan NU ke depan.
Tinggalkan komentar