suaramedia.id – Pengamat politik terkemuka, Pangi Syarwi Chaniago, menyoroti insiden kericuhan yang mewarnai dialog "Kopdar Bareng Mas Dar" di Universitas Gadjah Mada (UGM) baru-baru ini. Menurut Pangi, gejolak tersebut bukan sekadar insiden biasa, melainkan cerminan nyata dari akumulasi ketidakpercayaan dan kemarahan publik yang telah lama terpendam terhadap kinerja pemerintah. Meskipun demikian, Pangi menegaskan bahwa tindakan pembubaran atau gangguan terhadap jalannya diskusi tidak dapat dibenarkan dalam koridor demokrasi.
Related Post
"Tindakan semacam itu tidak boleh dibenarkan. Sampai kapan pun, itu tidak bisa diterima karena bertentangan dengan asas-asas demokrasi yang kita junjung," ujar Pangi dalam program Interupsi iNews bertajuk ‘Kisruh Diskusi UGM: Ruang Dialog atau Konflik?’ yang tayang Kamis (18/6/2026).
Lebih lanjut, Pangi menjelaskan bahwa di balik insiden di UGM, terdapat persoalan fundamental yang jauh lebih dalam. Ia mengamati adanya penurunan signifikan dalam tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah yang telah berlangsung cukup lama dan berkelanjutan. Distrust ini, menurutnya, bukanlah fenomena yang muncul secara tiba-tiba, melainkan hasil dari serangkaian kekecewaan masyarakat terhadap berbagai kebijakan yang diterapkan.
Pangi mengaitkan kekecewaan tersebut dengan isu-isu krusial seperti kenaikan harga kebutuhan pokok yang membebani masyarakat, kebijakan energi, hingga pengelolaan program-program negara yang dianggap kurang melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Ia memberikan contoh perbandingan dengan masa lalu, di mana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) selalu melalui proses deliberatif yang hati-hati di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Dulu, kenaikan bensin atau BBM itu harus dibahas di DPR, penuh kehati-hatian, dan deliberatif. Namun, hal itu kini seolah dinormalisasi, bahkan oleh rezim sebelumnya juga. Tiba-tiba naik di malam hari, lalu tiba-tiba turun di siang hari tanpa penjelasan yang memadai," kritiknya, menggambarkan bagaimana proses pengambilan keputusan kini terasa lebih sepihak dan kurang transparan di mata publik.
Penilaian Pangi ini menggarisbawahi bahwa kericuhan di UGM, meski secara tindakan tidak dapat dibenarkan, sesungguhnya merupakan alarm keras bagi pemerintah untuk lebih peka terhadap aspirasi dan kekecewaan yang berkembang di tengah masyarakat.
Tinggalkan komentar