suaramedia.id – Jaringan Cendekiawan Muda (JCM) mengguncang panggung politik Jakarta pada Rabu (17/6/2026) dengan menggelar konferensi pers yang tajam, menyoroti berbagai permasalahan krusial bangsa. Forum kolaborasi yang menghimpun sembilan organisasi mahasiswa dan kepemudaan terkemuka ini dengan tegas menyatakan perang terhadap segala upaya yang berambisi memanfaatkan gerakan mahasiswa demi kepentingan politik praktis dan syahwat elektoral kelompok tertentu.
Dalam pernyataannya, JCM tidak hanya mengecam, tetapi juga memperingatkan akan melawan setiap bentuk kooptasi atau penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik mana pun. "Kami menolak dan melawan segala upaya kooptasi serta penunggangan gerakan mahasiswa oleh kekuatan politik praktis mana pun," tegas Muh Jusrianto, Sekretaris Jenderal PB HMI, yang menjadi salah satu juru bicara dalam acara tersebut.
Jusrianto, bersama Putri Sukmaniara (Sekjen PP PMKRI), Patra Dewa (Sekjen DPP GMNI), Muhammad Zaki Mubarak (Sekjen DPP IMM), Dwi Purnomo (HIKMAHBUDHI), I Nengah Candra Irawan (Sekjen KMHDI), Nazmul Watan (Sekjen PP KAMMI), Hafidh Fadhlurrohman (Sekjen PP Hima Persis), dan Julfikar Hasan (Sekjen EN LMND), menyerukan persatuan. Mereka mengajak seluruh elemen mahasiswa, masyarakat sipil, serta komponen bangsa untuk bergerak bersama dalam koridor yang sehat, mengedepankan argumentasi dialogis, bersikap kritis-konstruktif, sekaligus menjaga stabilitas dan demokrasi nasional.
Selain menyuarakan sikap politiknya, JCM juga melayangkan tujuh tuntutan mendesak kepada pemerintah, yang dinilai krusial untuk perbaikan tata kelola negara dan kesejahteraan rakyat. Tiga tuntutan utama yang diungkapkan adalah:
- Audit dan Perbaikan Program Makan Bergizi Gratis: JCM mendesak adanya perbaikan fundamental dalam tata kelola dan audit menyeluruh terhadap Program Makan Bergizi Gratis. Tujuannya adalah memastikan program ini tepat sasaran, transparan, berkelanjutan, dan bebas dari segala bentuk inefisiensi struktural yang merugikan.
- Profesionalisme Koperasi Desa Merah Putih: Mereka menuntut agar pelaksanaan Koperasi Desa Merah Putih dijalankan dengan tata kelola yang profesional, didukung sistem pengawasan independen, serta bersih dari konflik kepentingan oligarkis yang dapat menyimpangkan tujuan mulia program tersebut.
- Kebijakan Energi Berpihak Rakyat: JCM mendesak pemerintah untuk menetapkan kebijakan tarif dan harga energi yang sungguh-sungguh berpihak pada perlindungan daya beli masyarakat menengah ke bawah serta pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan ini tidak boleh semata-mata tunduk pada mekanisme pasar, melainkan harus mempertimbangkan aspek keadilan sosial.
Langkah JCM ini menandai sebuah deklarasi tegas dari kaum intelektual muda untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal arah bangsa, memastikan bahwa suara rakyat dan prinsip demokrasi tidak dikorbankan demi kepentingan politik sesaat.
Tinggalkan komentar