WTP BPK Jadi Ajang Suap? Eks KPK: Mimpi Buruk Pemda!

WTP BPK Jadi Ajang Suap? Eks KPK: Mimpi Buruk Pemda!

suaramedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menguak praktik kotor di balik upaya pemerintah daerah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bupati Muara Enim, Edison, kini ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap pengondisian audit BPK, demi mendapatkan predikat WTP yang sangat diidamkan.

Merespons kasus ini, mantan penyidik KPK, Yudi Purnomo Harahap, menyoroti betapa pentingnya opini WTP bagi Pemerintah Daerah (Pemda). Namun, ia menyayangkan predikat tersebut justru kerap dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab untuk merekayasa hasil audit demi keuntungan pribadi. "Bagi saya, temuan BPK yang berujung pada kegagalan WTP adalah mimpi buruk bagi pemda," ungkap Yudi saat dihubungi pada Sabtu (13/6/2026).

WTP BPK Jadi Ajang Suap? Eks KPK: Mimpi Buruk Pemda!
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

Yudi menambahkan, seharusnya temuan BPK berfungsi krusial untuk menyelamatkan uang negara. Namun, dalam praktiknya, temuan tersebut malah bergeser menjadi ajang negosiasi untuk mendapatkan uang. "Inilah yang dimanfaatkan oleh auditor nakal, sehingga alih-alih temuan sangat penting untuk menyelamatkan uang negara, malah jadi ajang negoisasi untuk mendapatkan uang," tegasnya.

Melihat fenomena ini, Yudi mendesak adanya perbaikan menyeluruh di internal BPK. Ia menilai kasus seperti ini telah mencoreng nama baik institusi BPK di mata publik. "Itulah sebabnya maka pimpinan BPK harus bersih-bersih dari auditor seperti itu, dikhawatirkan tim yang memeriksa semua terlibat. Sebab, tanpa persetujuan semua auditor sulit mereka bisa bermain," paparnya.

Sebelumnya, Plt Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa BPK menemukan adanya nilai melebihi batas materialitas dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) keuangan Pemkab Muara Enim. Temuan ini terkait pengadaan smart TV, yang berpotensi menggagalkan opini WTP yang sebelumnya berhasil diraih Pemkab Muara Enim pada tahun 2025.

Taufik menggarisbawahi pentingnya opini WTP bagi Pemkab Muara Enim. "Jadi tahun sebelumnya kalau tidak salah, Kabupaten Muara Enim itu opininya WTP. Jadi jangan sampai ini tidak WTP, gitu," kata Taufik saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK pada Kamis, 11 Juni 2026, menjelaskan motif di balik upaya suap tersebut.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar