suaramedia.id – Kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax (RON 92) menjadi Rp16.250 per liter pada Rabu (10/6/2026) menuai beragam respons. Sejumlah akademisi menyuarakan dukungan, menilai langkah ini sebagai keniscayaan di tengah gejolak ekonomi global dan tekanan fiskal yang kian membesar.
Related Post
Fahmy Radhi, seorang pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM), menegaskan bahwa penyesuaian harga Pertamax adalah konsekuensi logis dari statusnya sebagai BBM nonsubsidi. "Harganya biasa ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar sesuai dengan harga keekonomian," ujar Fahmy pada Sabtu (13/6/2026), seraya menambahkan bahwa langkah serupa telah lebih dulu diterapkan di berbagai negara.
Menurut Fahmy, pemerintah sebetulnya telah berupaya keras menahan lonjakan harga Pertamax sejak Maret 2026. Upaya ini bertujuan untuk memitigasi dampak ekonomi yang lebih besar terhadap daya beli masyarakat. Namun, tekanan yang terus-menerus dari lonjakan harga minyak dunia, ditambah ketidakpastian geopolitik global, telah mempersempit ruang gerak fiskal negara. Beban kompensasi yang harus ditanggung Pertamina pun kian membengkak, menjadikan opsi kenaikan harga sebagai pilihan yang sulit dihindari.
Kenaikan harga ini, meski didukung oleh sebagian kalangan akademisi sebagai langkah realistis, tetap berpotensi menimbulkan riak di masyarakat. Diskusi mengenai dampaknya terhadap inflasi dan daya beli konsumen tentu akan menjadi sorotan utama dalam beberapa waktu ke depan, mengingat Pertamax adalah salah satu jenis BBM yang banyak digunakan. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan ketersediaan energi di tengah dinamika pasar global yang tidak menentu.
Tinggalkan komentar