suaramedia.id – JAKARTA – Langkah berani Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang, untuk melakukan penataan ulang atau refocusing pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) menuai apresiasi luas. Kebijakan ini dinilai sebagai momentum krusial untuk memperbaiki tata kelola program prioritas nasional yang sempat menghadapi berbagai tantangan.
Related Post
Prof. Trubus Rahardiansah P, seorang Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum dan Pengamat Kebijakan Publik dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti, secara tegas menyatakan dukungannya. Menurutnya, kebijakan pimpinan baru BGN ini menunjukkan komitmen kuat untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG.
"Langkah yang dilakukan oleh Kepala BGN yang baru sudah berada di jalur yang tepat. Program MBG adalah program yang sangat mulia dan dinantikan masyarakat. Karena itu, pembenahan tata kelola harus menjadi prioritas agar tujuan besarnya benar-benar tercapai," ujar Trubus di Jakarta, Jumat (12/6/2026).
Trubus menekankan bahwa sebuah program strategis dengan anggaran besar tidak cukup hanya mengejar target kuantitatif. Ia harus didasarkan pada sistem tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel. Evaluasi terhadap MBG dianggap esensial tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas, tetapi juga untuk mengembalikan kepercayaan publik yang sempat terkikis akibat berbagai persoalan dalam implementasinya.
Ia juga menyoroti bahwa evaluasi yang berlangsung saat ini tidak bisa dilepaskan dari berbagai masalah di periode sebelumnya. Salah satu kelemahan utama adalah tata kelola yang longgar, membuka celah bagi penyimpangan dalam pelaksanaan program. "Semangat besar membangun generasi sehat melalui MBG sempat tercoreng oleh munculnya berbagai persoalan yang justru mengarah pada kepentingan kelompok tertentu," tegas Trubus.
Lebih lanjut, Trubus menambahkan, jika tata kelola lemah, yang muncul justru kepentingan pribadi, kelompok, golongan, bahkan keluarga tertentu, dan hal ini tidak boleh terulang. Selain itu, validitas data penerima manfaat juga menjadi pekerjaan rumah besar. Trubus menggarisbawahi belum adanya basis data yang akurat dapat memicu potensi salah sasaran dan penyimpangan anggaran. Dengan langkah refocusing ini, diharapkan MBG benar-benar menjadi investasi sumber daya manusia yang efektif dan tepat sasaran.
Tinggalkan komentar