suaramedia.id – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, mengisyaratkan langkah strategis pemerintah untuk meninjau ulang secara komprehensif struktur kepegawaian nasional. Inisiatif penting ini merupakan tindak lanjut langsung dari instruksi Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk memastikan efektivitas birokrasi dalam menjalankan program-program prioritas.
Related Post
Pengumuman tersebut disampaikan Prasetyo Hadi usai memimpin rapat koordinasi tingkat tinggi yang menghadirkan jajaran menteri kunci Kabinet Merah Putih. Pertemuan penting ini berlangsung di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Jakarta Pusat, pada Selasa (17/3/2026).
Rapat tersebut dihadiri oleh enam menteri dan satu wakil menteri, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam agenda reformasi kepegawaian. Para menteri yang turut serta antara lain Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Menteri Pendidikan Tinggi dan Sains-Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, serta Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Selain itu, hadir pula Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan dan Wakil Menteri Koperasi Farida Farichah.
"Ini adalah rapat tindak lanjut dari beberapa hari yang lalu, kami juga melaksanakan rapat lintas kementerian sesuai dengan petunjuk dari Bapak Presiden. Kita semua diminta untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan postur kepegawaian kita," terang Prasetyo Hadi kepada awak media usai rapat.
Prasetyo menjelaskan, para menteri diinstruksikan untuk melakukan telaah mendalam terhadap formasi dan struktur kepegawaian. Tujuannya adalah untuk memastikan pengisian posisi strategis yang optimal guna merealisasikan berbagai program prioritas yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Pemanggilan sejumlah menteri spesifik dalam rapat ini bukan tanpa alasan. "Jadi rapat hari ini dihadiri Pak Mendagri, kemudian Menteri Dikti-Sainstek yang bertanggung jawab terhadap talent pool nasional kita. Kemudian juga hadir Menteri KKP, ada program-program prioritas di Kementerian Kelautan yang di bawah koordinasi beliau," jelas Prasetyo, mengindikasikan keterkaitan langsung antara kementerian-kementerian tersebut dengan agenda evaluasi.
Langkah ini juga sejalan dengan rencana pemerintah terkait rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tahun 2026. Menurut Mensesneg, proses finalisasi dan perumusan kebijakan rekrutmen tersebut sedang berjalan, menegaskan komitmen pemerintah untuk menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, efisien, dan berorientasi pada hasil. Evaluasi postur kepegawaian ini diharapkan menjadi fondasi kuat bagi tata kelola SDM aparatur yang lebih baik di masa mendatang.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar