PDIP Tegas: Biaya Politik Pilkada Mahal? Ini Solusinya, Bukan DPRD!

suaramedia.id – Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Giri Ramanda Kiemas, dengan tegas menolak gagasan untuk mengembalikan sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Menurut Giri, berbagai kelemahan yang kerap disorot dalam Pilkada langsung, seperti tingginya biaya politik dan maraknya praktik politik uang, seharusnya diatasi dengan perbaikan regulasi dan penguatan pengawasan, bukan dengan mengubah fondasi demokrasi yang sudah berjalan.

Giri Ramanda Kiemas menekankan bahwa mengubah sistem Pilkada menjadi tidak langsung bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi persoalan yang ada. Ia berpandangan bahwa fokus harus dialihkan pada penguatan kerangka hukum dan mekanisme pengawasan yang lebih efektif. "Memang pilkada langsung ada kelemahan. Kelemahan ini harus kita perbaiki. Perkuat regulasinya, perkuat pengawasan agar pemilu yang kita harapkan jujur dan adil serta bersih bisa terjadi," ujar Giri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, seperti dilansir suaramedia.id.

Argumentasi utama yang sering digunakan oleh pihak-pihak yang menginginkan Pilkada kembali ke DPRD adalah tingginya biaya penyelenggaraan pemilu. Namun, Giri membantah bahwa biaya tersebut tidak bisa ditekan. Ia menjelaskan bahwa dengan sistem pengawasan yang lebih kuat dan efektif, persoalan biaya politik yang mahal dapat diminimalisir secara signifikan. PDI Perjuangan, kata Giri, tetap berkomitmen pada Pilkada langsung sebagai wujud kedaulatan rakyat dan upaya untuk terus menyempurnakan proses demokrasi di Indonesia.