Kota Tangerang, suaramedia.id – Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), soroti Destinasi Wisata Air Danau Cipondoh menjadi satu-satunya yang ada di Kota Tangerang. Menurutnya, banyak persoalan yang terjadi di danau Cipondoh yang harus segera dibenahi.
H. Tasril Jamal selaku Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tangerang mengatakan, yang dulunya danau Cipondoh tersebut hanya memiliki 1 (satu) Sertifikat, dengan luas lahan 126 hektar, sekarang hanya tinggal 86 atau 90 hektar “dan anehnya, ada 13 Sertifikat yang dimiliki oleh perseorangan di lahan danau tersebut. Saya menduga ada oknum yang bermain dibelakang ini,” Kata H. Tasril Jamal yang namanya urutan teratas menurut salah satu polling survey yang akan menjadi Bakal Calon Walikota Tangerang di tahun 2024, Selasa (23/11/04).
Lebih lanjut H. Tasril Jamal menjelaskan, dirinya meminta Provinsi Banten Menyerahkan pengelolaan danau Cipondoh tersebut, kepada Pemerintah Kota Tangerang, agar mudah dipantau dan dikelola secara baik dan Profesional.
“Coba saja liat sekarang Danau Cipondoh jadi semrawut, dan acak -acakan, serta amburadul. Dari pedagang yang berjualan disana serta perparkiran. Yang uang setorannya entah kemana. Lalulintas jalanan di buat macet nya luar biasa, terutama di hari sabtu dan minggu. Karena ini berdampak, dari kelola oknum-oknum yang menurutnya kurang profesional.
“Dirinya berharap Provinsi Banten dapat bekerjasama terkait pengelolaan danau Cipondoh ini, harus ditangani secara baik dan profesional. Pemkot kan, ada BUMD namanya PT. TNG, agar danau ini, dikelola secara baik sehingga bisa melibatkan para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), agar mereka mempunyai penghasilan yang dapat memberikan kontribusi pastinya kepada daerah dalam hal ini Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Tangerang itu sendiri,” jelas nya. Selain itu, Tasril mengungkapkan, Sertifikat Danau Cipondoh, dulu pernah digadai ke Singapura. “Bekerja sama dengan sebuah perusahaan dari Jakarta, digadaikan ke Singapura sempat terbengkalai sekian tahun. Namun Sertifikat itu sudah kembali ke Provinsi,” ujarnya.
Selain itu juga, Tasril mengungkapkan bahwa ada sertifikat di atas sertifikat yang dimiliki Pemda Provinsi Banten tersebut, yang dibuat oleh oknum-oknum yang tinggal di wilayah sekitaran danau itu. “Terkait informasi ini, saya dapat dari pejabat PU Provinsi Banten yang mengatakan agak aneh kalau di Danau Cipondoh ini ada 13 sertifikat. Saya menganalisis dengan mudah oknum ini membuat sertifikat, mungkin saja punya link, atau kongkalikong antara mafia tanah dan oknum pejabat yang melakukannya, secara mulus, sehingga bisa menerbitkan sertifikat yang dianggap pembohong itu. pungkas nya.
(AE)
