suaramedia.id – Politeknik STIA LAN Jakarta baru-baru ini menggelar sebuah Seminar Nasional yang krusial, mengangkat tema "Masa Depan Administrasi Publik Indonesia di Era Disrupsi dan Pengentasan Kemiskinan." Forum bergengsi ini berhasil menyatukan beragam kalangan, mulai dari akademisi, birokrat, peneliti, mahasiswa, hingga berbagai pemangku kepentingan. Fokus utamanya adalah merumuskan strategi dan arah baru bagi administrasi publik Tanah Air agar lebih tangguh menghadapi gelombang disrupsi dan efektif dalam mempercepat upaya pengentasan kemiskinan.
Related Post
Muhammad Taufiq, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), menegaskan urgensi transformasi birokrasi. Menurutnya, birokrasi harus sigap merespons berbagai tantangan kontemporer seperti pesatnya perkembangan kecerdasan buatan, gelombang digitalisasi, isu perubahan iklim global, dan fluktuasi ekonomi dunia. "Transformasi birokrasi kini bukan lagi opsi, melainkan sebuah keniscayaan," ujar Taufiq pada Selasa (4/8/2026). Ia menambahkan, administrasi publik Indonesia wajib beradaptasi dengan disrupsi teknologi, mengoptimalkan pemanfaatan kecerdasan buatan dan data, serta memastikan setiap kebijakan yang dikeluarkan benar-benar memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Taufiq juga menggarisbawahi pentingnya membangun fondasi administrasi publik masa depan yang bercirikan tata kelola adaptif, kolaboratif, berbasis data kuat, dan berorientasi penuh pada kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, diharapkan lahir kebijakan-kebijakan yang jauh lebih tepat sasaran dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menekan angka kemiskinan.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, melalui Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Ekonomi dan Digitalisasi, Sugeng Bahagijo, menekankan bahwa tolok ukur keberhasilan birokrasi haruslah dampak konkretnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia memaparkan bahwa strategi pengentasan kemiskinan memerlukan pendekatan komprehensif, meliputi integrasi program antar-sektor, pemanfaatan satu basis data sosial-ekonomi yang terpadu, perumusan kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik unik setiap wilayah, serta pergeseran paradigma birokrasi dari sekadar fokus pada penyerapan anggaran menjadi orientasi pada pencapaian hasil nyata yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Tinggalkan komentar