suaramedia.id – JAKARTA – Kinerja Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di bawah kepemimpinan Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo selama dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan utama dalam sebuah diskusi publik yang diselenggarakan Forum Demokrasi dan Sosial-Politik Indonesia. Acara bertajuk "Polri Presisi & Polri untuk Masyarakat: Catatan Capaian Strategis Polri dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran dalam Mendukung serta Mewujudkan Program Asta Cita bagi NKRI" ini menuai apresiasi dan dukungan penuh dari berbagai kalangan aktivis dan akademisi.
Related Post
Diskusi yang digelar dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW 1448 H dan Hari Juang Polri 2026 tersebut menghadirkan sejumlah pembicara kunci. Mereka adalah Ketua PB HMI Periode 2024–2026 Andi Kurniawan, Analis Kebijakan Publik dan Sosial-Politik Nasional Nasky Putra Tandjung yang juga penulis buku "Polri Presisi", serta Ketua DPP GMNI Periode 2025–2028 Surya Dermawan.
Dalam pernyataan bersama yang dirilis pada Selasa (25/8/2026), para pembicara secara tegas menyampaikan dukungan dan apresiasi terhadap berbagai capaian strategis Polri. "Kami menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap berbagai capaian strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo dalam menjalankan tugas pelayanan, perlindungan, pengayoman masyarakat, dan penegakan hukum selama periode pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka," demikian bunyi pernyataan tersebut. Mereka menekankan bahwa penilaian ini didasarkan pada pembacaan data dan capaian Polri secara proporsional, objektif, dan konstruktif, sembari menegaskan bahwa Asta Cita merupakan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran, dengan Polri berkontribusi sesuai tugas, fungsi, dan kewenangannya.
Kontribusi Polri, menurut pandangan mereka, melampaui sekadar aspek keamanan dan penegakan hukum. Institusi ini juga dinilai berperan penting dalam mendukung stabilitas pembangunan, perlindungan masyarakat, ketahanan pangan, perlindungan pekerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia, perlindungan kelompok rentan, serta respons kemanusiaan. Dari sudut pandang kebangsaan dan gerakan mahasiswa, Ketua DPP GMNI Surya Dermawan menyoroti posisi strategis Polri dalam memastikan demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai koridor konstitusi.
Dermawan menambahkan, demokrasi tidak hanya tentang kebebasan berpendapat, melainkan juga membutuhkan jaminan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, arah kebijakan Polri di bawah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo yang semakin menekankan pendekatan dialogis, humanis, dan proporsional dalam mengawal ruang demokrasi sangat diapresiasi. "Bagi generasi muda, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil, polisi harus hadir sebagai pengaman demokrasi, bukan menjadi penghalang demokrasi," tegasnya. Konsep Polri Presisi, dengan profesionalisme, akuntabilitas, penghormatan HAM, dan sensitivitas terhadap aspirasi masyarakat, dianggap krusial dalam konteks ini.
Penegakan hukum, lanjutnya, harus fokus pada kejahatan yang berpotensi merusak masa depan bangsa. Data yang dihimpun suaramedia.id menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025, Polri telah berhasil menangani berbagai kejahatan strategis dengan dampak sosial yang signifikan. Untuk pemberantasan narkotika, tercatat 48.592 perkara dengan 64.055 orang diamankan, serta penyitaan barang bukti sekitar 590 ton yang diperkirakan bernilai Rp41 triliun. Tak hanya itu, di bidang judi online, hingga Januari 2026, Polri telah menangani 665 perkara, menetapkan 741 tersangka, menyita aset senilai Rp1,5 triliun, dan mengajukan pemblokiran terhadap 241.013 situs/konten judi online.
"Narkotika dan judi online, bukan sekadar tindak pidana biasa, melainkan ancaman serius yang dapat menghancurkan ekonomi keluarga, merusak generasi muda, menurunkan produktivitas masyarakat, dan mengikis ketahanan sosial," jelas Dermawan, menekankan pentingnya kelanjutan pemberantasan kejahatan strategis melalui pendekatan penindakan dan pencegahan.
Kontribusi Polri juga terlihat jelas dalam program ketahanan pangan nasional. Pada tahun 2025, Polri melaporkan potensi lahan jagung mencapai 1.378.608 hektare. Data yang dikutip Polri juga menunjukkan peningkatan produksi jagung nasional lebih dari 1,36 juta ton, atau naik lebih dari 9 persen dibandingkan tahun 2024. Capaian ini diapresiasi sebagai bagian integral dari upaya menjaga kedaulatan bangsa.
Tinggalkan komentar