suaramedia.id – Ketua Umum Relawan Kami Jokowi-Gibran, Razman Arif Nasution, secara tegas menyatakan keyakinannya bahwa Roy Suryo dan rekan-rekannya merasa gentar menghadapi proses persidangan terkait tudingan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Tak hanya itu, Razman bahkan menyarankan agar Roy Suryo Cs segera menemui Presiden Jokowi untuk memohon maaf, mengisyaratkan adanya jalan keluar damai di luar jalur hukum.
Related Post
Pernyataan kontroversial Razman ini muncul sebagai respons atas klaim dari pihak Roy Suryo Cs yang menganggap penanganan perkara dugaan ijazah palsu Presiden Jokowi telah melampaui batas waktu yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Menurut Razman, dalih mengenai batas waktu tersebut hanyalah sebuah alasan yang dibuat-buat oleh pihak Roy Suryo.
"Jadi antara ini ke sini, kait-mengkait. Kalau dibilang, oh, lewat dari yang harusnya Februari, gitu kan? Nah, enggak juga, enggak juga," ujar Razman di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (27/5/2026). Ia menambahkan bahwa jika pihak Roy Suryo merasa tidak puas dengan proses hukum yang berjalan, mereka memiliki opsi untuk mengajukan praperadilan sebelum perkara benar-benar masuk ke persidangan utama.
Namun, Razman mengamati adanya keraguan dari Roy Suryo Cs untuk menempuh jalur praperadilan. "Tapi, mereka mengatakan tidak yakin, kalau (praperadilan) itu nanti tidak yakin, lho terus bagaimana dengan pengadilan? Nah, sama dengan menurut saya ya mereka takut sebenarnya masuk ke ruang sidang," tegas Razman, menyoroti inkonsistensi sikap tersebut. Baginya, ketidakyakinan untuk praperadilan secara langsung mencerminkan ketakutan mereka menghadapi proses pengadilan yang sesungguhnya.
Melihat situasi ini, Razman Arif Nasution lantas melontarkan saran yang cukup mengejutkan. Ia mendesak Roy Suryo Cs untuk menghadap langsung kepada Presiden Joko Widodo. Razman meyakini bahwa Presiden Jokowi, dengan sifatnya yang dikenal pemaaf, masih akan membuka pintu maaf bagi mereka. Saran ini bisa diartikan sebagai upaya untuk mencari resolusi di luar meja hijau, menghindari potensi konflik hukum yang lebih panjang dan rumit.
Tinggalkan komentar