Waspada! UU Perampasan Aset Berisiko Disalahgunakan?

Waspada! UU Perampasan Aset Berisiko Disalahgunakan?

suaramedia.id – Pasca disahkannya Undang-Undang (UU) Perampasan Aset oleh DPR pada 19 November 2026, perhatian serius kini tertuju pada mekanisme pengawasan aparat penegak hukum (APH). Praktisi hukum, Ari Yusuf Amir, memberikan peringatan keras mengenai pentingnya penguatan kontrol internal guna mengantisipasi penyalahgunaan wewenang.

Menurut Ari, regulasi baru ini memberikan kewenangan yang sangat besar kepada aparat. Jika tidak dibarengi dengan sistem pengawasan yang ketat, terdapat risiko besar bahwa instrumen hukum ini justru berbalik menjadi alat kriminalisasi.

Waspada! UU Perampasan Aset Berisiko Disalahgunakan?
Gambar Istimewa : pict.sindonews.com

"Pengawasan terhadap aparat penegak hukum harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai kewenangan dari UU Perampasan Aset disalahgunakan atau justru menjadi alat untuk mengkriminalisasi," tegas Ari dalam keterangan resminya, Minggu (22/11/2026).

Lebih lanjut, Ari mengungkapkan bahwa isu integritas ini telah ia sampaikan secara langsung dalam forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR pada 28 November 2026 lalu. Dalam forum tersebut, ia menekankan bahwa integritas personel dan pengawasan internal yang solid adalah kunci utama agar implementasi UU ini tetap berada pada koridor hukum yang benar.

Langkah preventif melalui pengawasan ketat dinilai mendesak agar tujuan utama dari UU Perampasan Aset—yakni pemulihan aset negara—tidak tercemar oleh praktik penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum penegak hukum.

Jika keberatan atau harus diedit baik Artikel maupun foto Silahkan Laporkan! Terima Kasih

Tags:

Ikutikami :

Tinggalkan komentar