suaramedia.id – Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menyuarakan harapan agar makna kemerdekaan tidak hanya berhenti pada angka-angka ekonomi makro, melainkan benar-benar meresap dan dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat. Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) SOKSI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa kemerdekaan sejati harus termanifestasi dalam kehidupan sehari-hari rakyat.
Misbakhun, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi XI DPR RI, menyoroti pentingnya visi pembangunan jangka panjang. Mengacu pada pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada 14 Agustus 2026, ia menekankan bahwa pembangunan Indonesia tidak boleh hanya berorientasi pada satu periode pemerintahan. "Indonesia tidak boleh dibangun hanya untuk satu masa jabatan. Indonesia harus dipersiapkan untuk satu zaman, bahkan untuk satu abad ke depan," ujar Misbakhun dalam catatan khususnya memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI, Senin (17/8/2026).
Menurut SOKSI, perwujudan kemerdekaan harus mencakup pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat secara menyeluruh. Ini meliputi akses terhadap pangan yang cukup, pendidikan berkualitas, layanan kesehatan yang memadai, kesempatan kerja, hunian yang layak, hingga ketersediaan energi. Lebih lanjut, pembangunan juga harus mampu menggerakkan roda ekonomi di tingkat desa, memperkuat sektor industri nasional, serta melindungi dan memberdayakan potensi masyarakat lokal.
Salah satu program strategis yang menjadi perhatian SOKSI adalah Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai memiliki potensi besar untuk menghubungkan pembangunan sumber daya manusia dengan penguatan ekonomi kerakyatan. Dengan alokasi anggaran fantastis sebesar Rp268 triliun pada tahun 2026 dan target cakupan 82,9 juta penerima, MBG bukan sekadar bantuan sosial, melainkan sebuah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa.
Misbakhun mengusulkan agar program MBG dikembangkan menjadi sebuah ekosistem yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari petani, nelayan, koperasi, UMKM, hingga institusi pendidikan. Dengan demikian, penyerapan bahan pangan lokal dapat dioptimalkan, menciptakan rantai nilai ekonomi yang kuat dari sektor hulu hingga hilir. Namun, ia mengingatkan bahwa tata kelola yang kuat dan transparan adalah kunci keberhasilan program ini. Kritik dan evaluasi, menurutnya, harus dilihat sebagai instrumen perbaikan, bukan sebagai penghalang dalam mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Selain MBG, SOKSI juga menyoroti pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sebagai pilar ekonomi kerakyatan. Pemerintah menargetkan 30.000 koperasi dapat beroperasi secara optimal pada akhir tahun 2026. Data terkini menunjukkan bahwa 10.000 koperasi telah berfungsi, dengan 3.300 di antaranya sudah berjalan optimal. SOKSI berharap program-program ini dapat terus diperkuat untuk memastikan kemerdekaan Indonesia benar-benar membawa kesejahteraan yang merata bagi seluruh rakyat.
Tinggalkan komentar