suaramedia.id – Direktur Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno, melontarkan pernyataan tegas yang meminta Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) untuk tidak terlibat dalam urusan politik praktis. Ia mendesak organisasi keagamaan terbesar di Indonesia itu untuk kembali pada "khittah" atau garis perjuangan awalnya, yakni fokus mengurus agama dan umat.
Related Post
Dalam sebuah diskusi bertajuk "Stop Politik Transaksional di Muktamar NU" yang berlangsung pada Selasa (18/8/2026), Adi Prayitno secara lugas menyampaikan harapannya. "Saya selalu berharap NU kembali ke khittah. Tidak mengurus urusan-urusan politik, tidak mengurus urusan-urusan dunia. Fokus saja mengurus umat dan agama," ujarnya.
Menurut Adi, jika PBNU ingin menyuarakan isu ekonomi, seharusnya fokus pada ekonomi pemberdayaan umat yang berpihak pada masyarakat kelas bawah. Ia mengingatkan bahwa secara historis, perjuangan NU selalu berpihak pada kaum dhuafa dan mustadh’afin, bukan pada kelompok oligarki atau pemilik modal besar. "Belum ada sejarahnya NU bersama oligarki," tegasnya.
Adi bahkan menyarankan, jika PBNU memang cenderung terlibat dalam urusan di luar ranah keagamaan, sosial, dan keumatan, khususnya politik, maka lebih baik PBNU bertransformasi menjadi partai politik. Dengan demikian, sikap politik PBNU akan menjadi lebih jelas dan terbuka, dengan orientasi yang terang-terangan pada kekuasaan.
"Bisa jadi presiden, bisa jadi gubernur, bisa jadi wali kota, kepala daerah, anggota dewan, bisa jadi komisaris, dan seterusnya. Jelas dan clear. Jadi hal-hal yang sifatnya transaksional sekalipun itu tidak ada persoalan," pungkas Adi, menyoroti pentingnya transparansi jika PBNU memilih jalur politik.
Tinggalkan komentar