suaramedia.id – Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mendesak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk secara aktif melibatkan media penyiaran dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Usulan ini muncul sebagai respons atas gelombang kekhawatiran publik dan maraknya berita bohong (hoaks) yang dinilai berpotensi menghambat pelaksanaan sensus penting tersebut.
Keresahan masyarakat terhadap Sensus Ekonomi 2026 ditengarai berasal dari komunikasi publik yang belum optimal oleh pihak penyelenggara. Minimnya sosialisasi yang efektif telah memicu kekhawatiran berlebihan di tengah masyarakat, diperparah oleh penyebaran hoaks yang masif di berbagai platform media sosial. Padahal, lembaga penyiaran seperti televisi dan radio memiliki jangkauan luas dan kapasitas untuk menyampaikan pesan-pesan kunci mengenai urgensi serta manfaat sensus ini kepada khalayak ramai.
Komisioner KPI Pusat, Tulus Santoso, menegaskan bahwa keberhasilan sensus tidak hanya bergantung pada kinerja petugas di lapangan, melainkan juga pada efektivitas komunikasi publik yang dibangun. Ia menyoroti fenomena hoaks yang merebak seputar sensus ekonomi 2026 sebagai indikasi adanya celah dalam strategi komunikasi.
"Semakin baik lembaga penyiaran memberikan edukasi, semakin tinggi tingkat partisipasi masyarakat untuk disensus. Kasus ini bisa mencontoh apa yang dilakukan penyelenggara pemilu lalu melalui sosialisasi yang masif di lembaga penyiaran," ujar Tulus Santoso di Jakarta, Senin (3/8/2026). Dengan strategi komunikasi yang tepat melalui media penyiaran, diharapkan masyarakat dapat memahami tujuan dan manfaat Sensus Ekonomi 2026, sehingga partisipasi meningkat dan data yang terkumpul lebih akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Tinggalkan komentar