suaramedia.id – Kabar mengejutkan datang dari Senayan. DPR dan pemerintah disebut telah mencapai kesepakatan untuk menjadikan Badan Penyelenggaran Haji (BPJ) sebagai kementerian. Informasi ini terungkap setelah Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang, menyampaikan bahwa usulan tersebut tercantum dalam Daftar Inventaris Masalah (DIM) Revisi UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU) yang diajukan pemerintah. Marwan mengaku tak keberatan, bahkan mendukung usulan tersebut sejak awal.
Related Post
"Ya, bunyi DIM pemerintah sudah menyebutkan kementerian. Dan kami senang saja, karena memang itu usulan kami," ujar Marwan usai rapat panitia kerja (Panja) RUU Haji di kompleks parlemen, Jumat (22/8). Namun, ia menekankan pentingnya memastikan agar Kementerian Haji nantinya tidak tumpang tindih dengan Kementerian Agama (Kemenag), mengingat penyelenggaraan ibadah haji dan umrah tetap berada dalam koridor keagamaan.
"Ini tetap urusan agama, sebetulnya haji dan umrah ini urusan agama," tegasnya. Meski demikian, politikus PKB ini memastikan bahwa pasal yang mengatur perubahan status BPJ—yang semula diusulkan dipisahkan dari Kemenag dan kini menjadi kementerian—telah disahkan dan telah dirancang agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan dengan Kemenag.
"Tadi sudah disepakati bunyi pasalnya. Sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih," jelas Marwan. Ia menambahkan, pembagian kewenangan dapat diklasifikasikan dengan jelas, mana yang menjadi tanggung jawab Menteri Agama dan mana yang menjadi tanggung jawab Kementerian Haji terkait penyelenggaraan haji dan umrah.
DPR diketahui tengah menggelar rapat maraton membahas RUU Haji dan Umrah setelah menerima Surat Presiden (Surpres) yang diumumkan pada paripurna pembukaan masa sidang I 2025-2026. Rapat yang dilakukan bahkan di luar jadwal normal, mengingat Jumat biasanya merupakan hari fraksi dan DPR libur sidang. DPR menargetkan RUU Haji dapat rampung dalam masa sidang ini, bahkan mungkin pekan depan, mengingat desakan dari pemerintah Arab Saudi untuk kepastian regulasi.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar