suaramedia.id – Belasan anak di bawah umur diduga menjadi korban salah tangkap dan dipaksa mengaku terlibat dalam aksi demonstrasi yang berujung ricuh di Polres Magelang Kota pada 29 Agustus 2025 lalu. Para orang tua kini mencari pendampingan hukum dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, mengungkapkan dugaan kekerasan fisik yang dialami anak-anak mereka selama proses interogasi.
Related Post
Hana Edi Pambudi menceritakan bahwa putranya, ND, pergi bermain ke Kota Magelang pada malam 29 Agustus. Setibanya di sana, ND memarkir motornya di minimarket dan saat kembali, motornya hilang. Saat itulah, ia mendapati adanya aksi demonstrasi di sekitar lokasi.
ND kemudian mendapat informasi bahwa motornya diamankan polisi. Keesokan harinya, ia mendatangi Polres Magelang Kota untuk mengecek kendaraannya. Di sana, ia justru ditangkap dan diinterogasi terkait keterlibatannya dalam demo. Karena merasa tidak ikut serta, ND menolak mengaku dan diduga mengalami kekerasan fisik, termasuk dipukul dan dihajar.
Karena merasa tertekan, ND akhirnya mengakui tuduhan yang tidak dilakukannya. Hana menjemput putranya di Polres dan melihat banyak anak-anak lain dalam kondisi memprihatinkan. Ia mengatakan, anaknya bersama sejumlah anak-anak lain bisa pulang setelah Bupati Magelang, Zaenal Arifin melakukan mediasi ke kepolisian.
Ari Widodo dan Mala, orang tua lainnya, juga mengklaim anak mereka diperlakukan tidak manusiawi meski tidak ikut demo. Putra Ari ditampar oleh petugas, sementara putra Mala diinjak kepalanya, dipukuli hingga berdarah, dicambuk, dan dipaksa push up.
Sumiyati, ibu dari DP, menceritakan bahwa anaknya ditangkap saat menutup angkringan di depan Polres Magelang Kota karena situasi demo yang tidak kondusif. DP juga diduga mengalami kekerasan agar mengaku ikut demo.
Staff Divisi Advokasi LBH Yogyakarta, Royan Juliazka Chandrajaya, mengatakan bahwa anak-anak ini mengalami trauma akibat kejadian tersebut. Ia menambahkan bahwa DP bahkan sempat menyuguhkan teh kepada polisi sebelum penangkapan terjadi. Kasus ini menyoroti perlunya penanganan yang sesuai hukum terhadap anak-anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi.
Tinggalkan komentar