suaramedia.id – Wali Kota Medan, Rico Tri Putra Bayu Waas, angkat bicara terkait keberadaan 1.200 imigran pencari suaka yang telah bermukim selama bertahun-tahun di kota tersebut. Ia menegaskan komitmen Pemko Medan untuk tetap bersikap humanis, namun keamanan dan kenyamanan warga Medan tetap menjadi prioritas utama. Rico Waas berharap agar situasi di Medan tidak terulang seperti penolakan warga terhadap imigran di Aceh.
"Kita harus bertindak humanis, tetapi juga memastikan keamanan dan kenyamanan warga sekitar tetap terjaga," ujar Rico saat menerima kunjungan perwakilan UNHCR dan IOM di Balai Kota Medan, Senin (15/9).
Data UNHCR menunjukkan, para imigran ini berasal dari berbagai negara konflik seperti Afghanistan, Irak, Iran, Sudan, Pakistan, dan Somalia. Mereka tersebar di 12 lokasi penampungan di Medan. "Kami meminta UNHCR dan IOM untuk berkoordinasi erat dengan pemerintah daerah agar keberadaan imigran ini dapat ditangani dengan baik," tegasnya.
Oktina Hafanti, Protection Associate UNHCR, menjelaskan bahwa para imigran, yang sebagian besar berasal dari Somalia, telah berada di Medan selama 10 tahun. Mereka berharap mendapatkan suaka di negara ketiga seperti Amerika Serikat, Australia, Selandia Baru, dan Kanada. Namun, lambatnya proses penerimaan dari negara-negara tersebut menjadi kendala utama. Amerika Serikat, misalnya, telah menutup pintu bagi para imigran.
"Bahkan jika ada negara yang bersedia menerima, imigran perlu memiliki keterampilan tertentu," tambah Oktina. UNHCR menawarkan dua program, yaitu Private Sponsorship dan Talent Beyond Boundaries (TBB), untuk membantu mengatasi masalah ini. Private Sponsorship memungkinkan keluarga imigran di luar negeri untuk mensponsori kepulangan mereka, sementara TBB menyalurkan imigran dengan keahlian khusus ke negara yang membutuhkan.
Sementara itu, Kathleen Lina dari IOM menjelaskan bahwa IOM menanggung biaya hidup para imigran, termasuk tempat tinggal dan makan. IOM telah beroperasi di Medan sejak 2005. "Imigran dewasa menerima Rp1.750.000 per bulan, sedangkan anak-anak mendapat Rp800.000," katanya. Situasi ini pun menjadi sorotan dan tantangan bagi pemerintah daerah dalam menangani isu kemanusiaan dan keamanan secara bersamaan.
Tinggalkan komentar