suaramedia.id – Solidaritas Usaha Rakyat Aliansi Barito Tolak Otoriter (Suara Barito) mempertanyakan legalitas pengosongan kios Pasar Barito terkait proyek pembangunan Taman Bendera Pusaka di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pada Senin (4/8), tim advokat Solidaritas Pemasok Pedagang Pasar (P3), Fahmi Akbar, menuntut petugas gabungan dari kelurahan, Satpol PP, TNI, dan Polri yang datang ke lokasi sekitar pukul 14.46 WIB untuk menunjukkan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta yang menjadi dasar pengosongan tersebut. "SK Gubernur mohon diperlihatkan. Tunjukkan!" tegas Fahmi.
Related Post
Fahmi menekankan pentingnya perlindungan hukum bagi UMKM sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Ia mempertanyakan proses relokasi yang dinilai kurang transparan. Sebelumnya, Pemkot Jaksel mengklaim telah melakukan sosialisasi dan imbauan kepada pedagang Pasar Barito untuk pindah ke lokasi sementara. Pemkot juga berjanji menyediakan bantuan transportasi. Proyek pembangunan taman yang akan menghubungkan Taman Langsat, Taman Ayodya, dan Taman Leuser ini merupakan aset Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta dan direncanakan akan diresmikan pada Desember 2025.
Terpisah, Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, mengklaim para pedagang telah menyetujui relokasi sejak Minggu (3/8) dan telah menandatangani surat pernyataan kesediaan pindah. Ia menyatakan relokasi ini demi kepentingan publik dan Pemprov DKI telah menyiapkan lokasi alternatif di sejumlah pasar binaan Perumda Pasar Jaya, seperti di Mampang, Pondok Indah, Pondok Labu, Tebet Barat, Tebet Timur, Bata Putih, dan Kebayoran Lama. Peletakan batu pertama proyek Taman Bendera Pusaka ditargetkan pada 8 Agustus mendatang. Namun, ketidakjelasan terkait SK Gubernur tersebut memicu pertanyaan dan keraguan dari pihak pedagang dan Suara Barito terkait legalitas proses relokasi ini. Perselisihan ini pun berpotensi menimbulkan konflik yang lebih besar.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar