suaramedia.id – Indonesian Corruption Watch (ICW) kembali membuat gebrakan. Lembaga antirasuah ini mendatangi Sekretariat Jenderal DPR dan DPD, Kamis (21/8), untuk meminta transparansi terkait besaran gaji dan tunjangan para wakil rakyat. ICW menduga adanya sumber pendapatan lain di luar gaji dan tunjangan resmi yang perlu dipertanggungjawabkan.

Related Post
"Permohonan informasi resmi sudah kami sampaikan pada Kamis lalu," ungkap Kepala Divisi Advokasi ICW, Egi Primayogha, saat dihubungi suaramedia.id, Jumat (22/8). Dokumen yang diminta meliputi regulasi tentang gaji, tunjangan, uang harian, uang representasi, uang pensiun, uang kunjungan ke daerah pemilihan (dapil), dana aspirasi, dan dana reses anggota legislatif.

Tak hanya itu, ICW juga meminta laporan pertanggungjawaban penggunaan dana reses tahun sidang 2024-2025 dan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang kunjungan dapil pada periode yang sama. "Dugaan kami, anggota DPR dan DPD menerima uang dalam jumlah besar di luar gaji dan tunjangan resmi. Transparansi mutlak diperlukan," tegas Egi.
Permintaan ini dilatarbelakangi sorotan publik terhadap pendapatan bersih anggota DPR yang mencapai lebih dari Rp100 juta per bulan, termasuk berbagai tunjangan dan fasilitas. Angka tersebut dinilai jauh dari kondisi ekonomi mayoritas masyarakat Indonesia.
Sayangnya, upaya ICW untuk mendapatkan informasi tersebut tak berjalan mulus. Egi mengaku timnya sempat dihalang-halangi petugas keamanan dan bahkan diusir dari kompleks parlemen saat hendak melakukan wawancara seusai menyerahkan surat permohonan. "Kami diusir saat melakukan wawancara di depan gedung Setjen DPR," keluhnya. ICW mendesak agar DPR dan DPD segera merespon permintaan informasi ini demi terwujudnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.










Tinggalkan komentar