suaramedia.id – Polemik empat pulau antara Sumatera Utara dan Aceh segera menemui titik terang. Presiden Prabowo Subianto dikabarkan akan mengeluarkan peraturan yang mengikat untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil, Pulau Lipan, dan Pulau Panjang. Hal ini disampaikan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, Senin (16/6).
Related Post
Hasan menegaskan peraturan yang akan dikeluarkan Presiden Prabowo bukan berupa Instruksi Presiden (Inpres) atau Peraturan Presiden (Perpres), melainkan aturan yang secara spesifik dan mengikat terkait penetapan batas wilayah. "Bentuknya tentu dalam peraturan-peraturan yang mengikat soal batas wilayah," tegas Hasan di Jakarta. Namun, ia belum memberikan detail lebih lanjut mengenai waktu penerbitan dan isi peraturan tersebut. Yang pasti, keputusan Presiden Prabowo nantinya harus diterima oleh semua pihak yang bersengketa.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah menetapkan keempat pulau tersebut sebagai bagian dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Keputusan ini memicu protes dari Kabupaten Aceh Singkil yang sebelumnya mengklaim keempat pulau tersebut sebagai wilayahnya. Menanggapi polemik ini, Kemendagri berencana melakukan kajian ulang atas status kepemilikan keempat pulau tersebut. Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya, menyatakan kajian ulang yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri selaku Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan dilaksanakan pada Selasa (17/6). "Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Tim Nasional Penamaan Rupa Bumi akan melakukan kaji ulang secara menyeluruh pada hari Selasa, tanggal 17 Juni 2025," ungkap Bima pada Jumat (13/6) lalu. Publik pun kini menantikan terbitnya peraturan dari Presiden Prabowo untuk mengakhiri polemik yang telah berlangsung ini.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar