suaramedia.id – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyuarakan kritik terhadap rencana Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, yang ingin menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk memperbaiki Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny yang mengalami kerusakan. Menurutnya, prioritas utama saat ini adalah melakukan investigasi mendalam untuk mengungkap penyebab insiden dan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Related Post
Lasarus menegaskan, sebelum memutuskan penggunaan APBN, perlu dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap insiden tersebut. "Saya pikir diinvestigasi dulu ya. Ini sebabnya apa gitu lho. Jadi jangan sampai nanti ke depan kejadian yang serupa, semua negara yang ambil alih," ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/10). Ia khawatir, jika tidak ada tindakan preventif, kejadian serupa akan terulang di masa mendatang dan membebani negara.
Meskipun Lasarus mengakui bahwa banyak ponpes telah dibangun dengan dana APBN, ia menekankan bahwa kasus Ponpes Al Khoziny memerlukan pertimbangan khusus. "Misal, kalau terjadi kelalaian, ini kelalaian mesti diproses dulu. Bahwa nanti kita bangun ponpes, bangunan ponpes memang banyak kita bangun pakai APBN, banyak kita bangun. Tapi tidak kasus yang seperti ini," jelasnya.
Lebih lanjut, Lasarus menambahkan, "Jadi menurut saya ini perlu dikaji ulang. Dikaji ulang, diselidiki dulu kejadian ini. Masalahnya apa, sebabnya di mana. Itu saja belum diungkap gitu,". Ia mendesak agar pemerintah tidak terburu-buru mengambil keputusan sebelum akar permasalahan terungkap.
Sebelumnya, Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan rencana pembangunan ulang Ponpes Al Khoziny. Menurutnya, biaya perbaikan gedung lebih mahal daripada membangun dari awal. Meskipun anggaran pembangunan akan diambil dari APBN, Dody membuka peluang bagi pihak swasta untuk ikut berpartisipasi.
Dody menjelaskan bahwa anggaran untuk pondok pesantren biasanya berada di bawah naungan Kementerian Agama. Namun, karena ambruknya gedung Ponpes Al Khoziny merupakan kondisi darurat, Kementerian PU akan turut serta dalam penanganan. "Kalau anggaran kan selama ini sebetulnya ponpes itu ada di Kementerian Agama. Cuma kan ini kondisi darurat. Yang di Sidoarjo pasti kita yang masuk," katanya, seperti dilansir suaramedia.id.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar