suaramedia.id – Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang meragukan adanya pemerkosaan massal dalam tragedi Mei 1998 menuai kecaman. Marzuki Darusman, mantan Ketua Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) Peristiwa Mei 1998, menilai pernyataan tersebut menyesatkan dan tidak adil bagi para korban. "Pernyataan itu membingungkan, menyesatkan, janggal, dan tidak adil bagi para korban," tegas Marzuki kepada suaramedia.id, Senin (16/6).
Related Post
Marzuki menekankan bahwa laporan TGPF, yang telah diakui oleh Presiden BJ Habibie dan Komnas HAM, menyatakan dengan jelas bahwa pemerkosaan massal terjadi. Ia pun menantang Fadli Zon untuk mencari bukti di pemerintah, mengingat laporan TGPF telah diserahkan kepada pemerintah. "Kalau mau cari bukti, carilah di pemerintah," ujarnya. Marzuki juga mendesak Fadli Zon untuk mengklarifikasi pernyataannya, mengingat statusnya sebagai menteri. "Perlu klarifikasi, apakah pernyataan ini sebagai pribadi atau sebagai menteri? Apakah pemerintah seluruhnya menganggapnya rumor, atau hanya dia?" tanyanya.
Senada dengan Marzuki, Yasonna Laoly, mantan Menkumham dan anggota Komisi XIII DPR, mengingatkan pidato kenegaraan Habibie pada 16 Agustus 1998 yang mengakui tragedi kekerasan seksual, termasuk pemerkosaan massal, dalam kerusuhan tersebut. "Apakah Habibie sebagai Presiden berbohong? Perlu hati-hati jika mau menulis ulang sejarah," ujar Yasonna kepada suaramedia.id. Ia menekankan pentingnya penulisan sejarah yang terbuka dan berdasarkan fakta, mengingat para korban masih hidup dan mengingat peristiwa tersebut.
Habibie dalam pidatonya saat itu, mengungkap keprihatinan atas kekerasan terhadap perempuan, khususnya pemerkosaan massal, dan mengutuk keras tindakan tersebut. Ia berjanji akan mengusut tuntas dan menindak pelaku. Meskipun hingga kini proses hukum belum berjalan, Habibie secara gamblang menyebut adanya "tindak kekerasan dan perundungan seksual terhadap kaum perempuan, terutama dari kelompok etnis Tionghoa," sebagai bagian dari rangkaian peristiwa Mei 1998.
Sementara itu, Fadli Zon membantah telah menyangkal adanya kekerasan seksual. Ia mengklaim hanya menekankan pentingnya sejarah yang berlandaskan fakta hukum dan bukti yang teruji secara akademik dan legal. Ia menyebut laporan TGPF kurang solid karena hanya menampilkan angka tanpa data pendukung yang rinci, seperti nama, waktu, tempat, dan pelaku. Pernyataan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan dan kontroversi di tengah masyarakat.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar