suaramedia.id – Sebuah kabar ekonomi yang tak bergemuruh seperti skandal besar, namun dampaknya bagai kebocoran halus pada lambung kapal: perlahan, lalu tiba-tiba terasa memberatkan. Demikianlah gambaran atas keputusan Moody’s, lembaga pemeringkat kredit global, yang baru-baru ini merevisi outlook kredit Indonesia dari ‘stabil’ menjadi ‘negatif’. Meskipun peringkat ‘Baa2’ tetap dipertahankan sebagai investment grade, sinyal ini patut dicermati. Menurut Profesor Ekonomi Perdana Wahyu Santosa, Dekan FEB Universitas YARSI, keputusan ini bukan semata-mata didasari oleh angka pertumbuhan ekonomi, melainkan faktor yang lebih substansial: prediktabilitas kebijakan dan kualitas tata kelola.
Dalam narasi Moody’s, pembentukan badan investasi baru bernama Danantara menjadi salah satu sumber tanda tanya besar. Kekhawatiran muncul terkait sumber pendanaan, mekanisme tata kelola, dan prioritas investasi yang akan dijalankan oleh Danantara. Ini bukanlah tuduhan tanpa dasar, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa pasar global mulai menunjukkan alergi terhadap area abu-abu, terutama ketika mandat yang diemban begitu besar.
Namun, penting untuk tidak terburu-buru menyimpulkan bahwa fundamental ekonomi Indonesia rapuh. Data justru menunjukkan gambaran yang berbeda. Proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 diperkirakan mencapai 5,11%, angka tertinggi dalam tiga tahun terakhir, didorong oleh konsumsi rumah tangga yang kuat dan investasi yang stabil. Bank Indonesia (BI) juga berulang kali menegaskan bahwa stabilitas sistem keuangan dan likuiditas tetap terjaga dengan baik. Inflasi pun masih terkendali di kisaran 2,9%, sesuai dengan target yang ditetapkan.
Jadi, permasalahan utamanya bukanlah pada "otot" ekonomi Indonesia yang kuat, melainkan pada "saraf koordinasi" kebijakan—bagaimana mesin besar perekonomian ini dikemudikan secara profesional dan transparan.
Ketidakpastian Kebijakan: Premi Risiko yang Meningkat
Moody’s secara spesifik menyoroti pelemahan tata kelola dan menurunnya kepastian arah kebijakan. Di mata pasar, pernyataan semacam ini memiliki terjemahan yang sederhana namun berdampak besar: biaya dana akan meningkat. Kenaikan ini tidak hanya berlaku bagi pemerintah, tetapi juga merambat ke BUMN besar, perbankan, dan obligasi jangka panjang. Hal ini terjadi karena risiko negara secara inheren akan mengalir dan memengaruhi risiko korporasi.
Reuters mencatat bahwa tekanan pasar telah terasa berlanjut. Indeks saham menunjukkan pelemahan, dan nilai tukar rupiah sempat menyentuh level terlemahnya sejak akhir Januari. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ketidakpastian kebijakan yang disoroti Moody’s telah mulai diterjemahkan oleh investor sebagai "premi risiko" yang harus dibayar lebih tinggi untuk berinvestasi di Indonesia. Ini adalah tantangan serius yang menuntut respons cepat dan terukur dari para pembuat kebijakan.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar