Tangerang, suaramedia.id – Pengamat Kebijakan Publik dan juga penggiat Anti Korupsi M. Nurfuadi S.H., menilai putaran dan kontribusi dari ratusan pedagang yang ada khususnya di Pasar Curug, Kabupaten Tangerang. Untuk anggaran kebersihan saja terbilang signifikan, besarannya mencapai ratusan juta lebih dalam satu tahun. Belum termasuk iuran yang lainnya, seperti keamanan dan parkir.
“Yang terhitung baru dari kontribusi kebersihan saja mencapai ratusan juta, belum lagi dari salar atau pungutan yang lainnya, seperti uang keamanan serta parkir,” terang Nurfuadi Selasa, (20/9/2022).
Nurfuadi mengatakan, bahwa pihak pengelola kebersihan pasar tersebut diketahui harus setor ke Rekening Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja sebesar Rp. 11.250.100,- pada setiap bulannya. Seperti yang diperlihatkan melalui bukti transferan si pengelola itu.
“Jika dikalkulasikan dalam satu tahunnya bisa mencapai 135 juta lebih uang masuk ke pihak Perumda dari sektor kebersihan saja, dan dalam hitungan kami, kita pukul rata dari 19 pasar Regional yang ada di kabupaten Tangerang ini, setiap pasar setor 11 jutaan dikalikan 19 Pasar Perumda Kerta Niaga Raharja untuk pertahunnya bisa mencapai 2,56 Milyar dana kontribusi kebersihan yang masuk ke rekening Perumda, sementara target kontribusi yang harus di setorkan ke pihak Pemerintah Daerah sabagai Kuasa Pemilik Modal (KPM) hanya 400 juta pertahun, sangat tidak sepadan sekali target dengan yang masuk ke rekening Perumda Pasar Niaga Kerta Raharja. Ini jelas adanya kemungkinan kebocoran anggaran, dan perlu segera di tindak lanjuti ke pihak yudikatif,” ungkap pria jebolan Universitas Pamulang ini, kepada awak media.
Hal senada dinyatakan oleh Sekretaris Masyarakat Peduli Sampah (MAPAS) Jaka Alamhudi, bahwa setiap bentuk penyimpangan anggaran maupun manipulasi data pelaporan harus segera ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum.
“Dugaan penguapan anggaran pada 19 pasar Regional, pihak penegak hukum terkait ini harus segera mengambil langkah tegas. Jangan ada kesan pembiaran dengan dugaan penyimpangan anggaran serta manipulasi pelaporan keuangan yang terjadi di Perusahaan Daerah Pasar Niaga Kerta Raharja kabupaten Tangerang,” imbuhnya.
Terpisah, Direktur Administrasi dan Keuangan Perumda Pasar NKR, Rhazes Faza Asrinda menyatakan bahwa pihak mereka memberikan kontribusi ke pemerintah daerah sesuai target kontribusi yang harus disetorkan.
“Kita sudah mengikuti arahan sesuai aturan kesepakatan antara pihak pihak kamu (Perumda.red.) dengan pihak pihak pemerintah daerah dalam hal ini bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal(KPM),” terang Rhazes.
Rhazes juga menjelaskan bahwa Perusahaan Daerah pasar KNR merupakan BUMD yang berdiri sendiri, baik dari sisi Managemen maupun permodalannya.
“Awalnya kita ini Perusahaan Daerah (PD), namun mengacu kepada PP Nomer 54 Tahun 2017 Tentang BUMD, maka PD berubah menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) yang sumber keuangan dari hasil kontribusi para pedangan yang ada serta tidak memerlukan dana pedampingan,” sambungnya.
Masih menurut Rhazes, kaitan dana pendampingan harus di buat kesepakatan bersama antara Kuasa Pemilik Modal (KPM) dalam hal ini Bupati, namun bukan kapasitas sebagai kepala daerah.
Terkait isu maraknya pungutan liar yang terjadi di 19 pasar Regional yang dikelola Perumda. Kata Rhazes, bahwa pihaknya akan segera menertibkan secara menyeluruh terkait hal tersebut.
“Kita buat Perumda bukan sebuah perseroan, dari mana sumber pendanaan kita kalau bukan dari kontribusi para pedagang pada 19 pasar yang kita kelola, kita juga berharap agar sejumlah jenis pengelolaan, baik sampah, keamanan perparkiran ya ada di setiap pasar, kedepannya harus berbadan hukum, artinya kita akan pihak ke tiga kan agar target kontribusi lebih bisa kita tingkatkan lagi,” tandasnya.
(Alle Gege Kosasih)
