suaramedia.id – Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta belum mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik siswa yang menjadi terduga pelaku ledakan di SMAN 72 Jakarta Utara. Menurut Pramono, status terduga yang masih melekat pada siswa tersebut menjadi dasar pemberian KJP tetap dilanjutkan. "Anak terduga bermasalah hukum. Tentunya karena sekarang ini statusnya masih terduga, yang bersangkutan tetap berhak menerima KJP Plus," jelas Pramono di Balai Kota Jakarta, Rabu (19/11).
Related Post
Pramono menambahkan, Pemprov DKI Jakarta saat ini tengah mengkaji wacana pembatasan akses media sosial bagi anak-anak. Ia mencontohkan beberapa negara maju yang telah menerapkan batasan usia untuk mengakses platform media sosial. Hal ini dilakukan mengingat konten di media sosial yang sangat terbuka dan berpotensi memberikan dampak negatif bagi perkembangan anak. "Sekarang ini kan trennya di negara-negara maju mulai ada pembatasan umur yang boleh melihat medsos. Karena memang di medsos itu begitu terbuka. Tetapi sekali lagi, Jakarta kami akan mengkaji lebih dalam," ujarnya.
Seperti yang diberitakan suaramedia.id – , sebuah ledakan terjadi di area masjid SMAN 72 Jakarta Utara pada Jumat (7/11) lalu, saat kegiatan salat Jumat berlangsung. Insiden tersebut menyebabkan 96 orang mengalami luka-luka. Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri, AKBP Mayndra Eka Wardhana, memastikan bahwa ledakan tersebut bukan merupakan aksi terorisme, melainkan tindakan kriminal umum. "Tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH (anak berkonflik dengan hukum). Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum," tegasnya dalam konferensi pers pada Selasa (11/11).
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar