suaramedia.id – Ribuan kader PDI Perjuangan mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Bali akhir Juli lalu. Ketua DPP Puan Maharani menekankan pentingnya Bimtek ini untuk menyatukan visi dan misi, menjaga soliditas partai, serta mengawasi program pemerintah. "Soliditas partai di internal harus terjaga, dan kita akan mengawasi anggaran serta program pemerintah," tegas Puan.
Related Post
Bimtek ini digelar tak lama setelah Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, divonis 3,5 tahun penjara dalam kasus suap terkait eks caleg Harun Masiku. PDIP sendiri konsisten menyebut kasus Hasto sebagai politisasi hukum.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, melihat Bimtek ini sebagai upaya konsolidasi internal menjelang kongres. Ia menilai vonis Hasto berpotensi mengubah arah politik PDIP. "Ada dua faksi di PDIP; faksi yang ingin tetap di luar pemerintah dan faksi yang ingin bergabung dengan pemerintah. Faksi Hasto cenderung oposisi, sementara faksi Puan cenderung dekat dengan pemerintah," jelas Ali.
Menurut Ali, pengganti Hasto sebagai Sekjen akan menentukan arah politik PDIP ke depan. Jika penggantinya berasal dari faksi Hasto, PDIP diperkirakan akan tetap berada di luar pemerintahan. Sebaliknya, jika berasal dari faksi Puan, kemungkinan PDIP akan merapat ke pemerintah. "Posisi Sekjen akan menentukan arah bandul politik PDIP," tegasnya.
Pandangan berbeda disampaikan Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno. Ia menilai PDIP akan fokus memantapkan soliditas politik. "Bagi PDIP, kasus Hasto bukan persoalan hukum, melainkan politik untuk menarget PDIP," ujar Adi. Meski demikian, Adi melihat PDIP cenderung akan berada di luar kekuasaan, meskipun hubungannya dengan pemerintah terbilang baik. "Secara gestur politik, PDIP lebih terlihat ingin jadi oposisi," tambahnya.
Ali menekankan pentingnya PDIP mengambil sikap politik yang jelas. Mengacu pada Pemilu 2014 dan 2019, PDIP meraih kemenangan signifikan berkat posisi politik yang jelas, baik sebagai oposisi maupun sebagai pendukung pemerintah. "Jika PDIP tidak jelas sikapnya, mereka bisa disalip partai lain, khususnya Gerindra," pungkas Ali. Kejelasan sikap politik menjadi kunci bagi PDIP untuk menghadapi Pemilu 2024.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar