Tangerang | Banten, suaramedia.id – Wacana Reshuffle mencuat keras menjelang tahun pemilu 2024 mendatang. Sebagai penentu masa akhir periodeisasi Presiden Jokowi, didesak secara terbuka oleh Parpol pengusung untuk mengevaluasi kinerja para menteri agar target Pemerintahan Jokowi tercapai seperti yang telah direncanakan sebelumnya. Demikian di jelaskan TB.Saptani SE,ME kepada suaramedia.id Rabu (5/01.23). Lebih jauh ia memaparkan, secara Khusus, salah satu politisi yang langsung di hubungi yang tidak ingin disebut nama didalam tulisan. Presiden telah sepakat membidik secara khusus menteri yang berasal dari Partai Nasdem. Terutama menteri pertanian dan menteri LH yang harus mendapat perhatian untuk dievaluasi tukasnya.
Lepas dari persoalan politik di rencana reshuflle Mentri Kabinet Indonesia Maju, harus konsentrasi dalam melakukan Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Antara lain tidak melupakan target dalam ketahanan ekonomi agar terus bertumbuh, berkeadilan di iringi peningkatan kualitas. Finalisasi di pemerataan wilayah untuk mengurai kesenjangan yang di iringi perkembangan ekonomi. Serta di iringi terciptanya SDM yang mampu menciptakan daya saing untuk menunjang revolusi mental dalam pembangunan kebudayaan.
Juga mmbangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dalam perubahan iklim. Di antara sederet target akhir masa periode harus juga menjadi salah satu catatan target dalam reshuffle ungkapnya.
Dampak badai politik ini membuat situasi tidak kondusif. Bilamana Presiden dan para mentri melupakan rencana target berkelanjutan. Meski belum berakhir masa dua periode gerbong dalam koalisi sudah keluar dari jalur rel.
Tentu saja desakan reshuffle yang dilontarkan oleh PDIP pasti memiliki dampak politik yang menarik kita kita simak. Reshuffle di penghujung kekuasaan Presiden Jokowi tidak hanya akan menyegarkan darah kabinet tapi juga bisa merubah konfigurasi peta menjelang pemilu raya 2024.
Reshuffle ini juga menunjukkan telah, sedang dan akan terjadi pergesekan politik tingkat elit yang sangat tajam hingga pemilu raya dan pilpres selesai.
Sebagai rakyat, kita berharap agar pergesekan politik yang ditandai dengan keputusan reshuffle kabinet oleh Presiden Jokowi tidak mengorbankan kepentingan rakyat. Sebab kegaduhan politik tingkat elit selalu saja korbannya rakyat kecil.
Menurut penulis, reshuffle boleh saja dilakukan segera oleh Presiden Jokowi. Karena memang itu hak prerogatif presiden. Namun juga jangan lupa harus dihitung dengan cermat dampaknya baik secara politik maupun dampak sampingan lainnya.
Bila masalahnya sudah berawal dari Politik, hemat penulis, memang harus diselesaikan secara politik dan jangan sampai mengganggu rencana kerja berkelanjutan. Itu artinya Pak Jokowi harus mengambil sikap tegas agar kenyamanan dalam menjalankan Roda pemerintahan berjalan sesuai dengan koridor politik yang menjadi dasarnya. Itu bermakna Presiden Jokowi harus mengambil sikap segera melakukan Reshuffle Kabinet terutama dari para menteri yang secara sikap politik sudah berseberangan dengan politik presiden.
Apapun alasannya, sikap politik yang sudah berbeda dari Koalisi seperti yang ditunjukkan oleh Nasdem pasti akan membuat tidak nyaman semua pihak yang tergabung di koalisi.
Sikap dua kaki yang diperlihatkan oleh Nasdem sangat tidak sehat dalam berpolitik. Seharusnya Nasdem tanpa diminta pun sudah harus tahu etikanya. Yaitu menarik para menterinya di kabinet Indonesia Maju. Karena sudah jelas sikap politiknya berseberangan dengan Koalisi pemerintahan dengan mendeklarasikan Anis Baswedan sebagai Capres, sementara pemerintahan dipegang oleh Partai Koalisi yang dipresentasikan oleh presiden Jokowi ungkapnya.
Sikap tegas Jokowi untuk segera melakukan Reshuffle Kabinet terutama terhadap menteri asal Nasdem akan mengakhiri polemik dan ketidaknyamanan semua anggota partai koalisi yang saat ini menjadi garda terdepan mengawal pemerintahan Jokowi.
Kita sangat menanti ketegasan Presiden Jokowi, melakukan Reshuffle Kabinet dalam waktu dekat pungkasnya.
(Red)
