suaramedia.id – Bandung – Geger! Kepala Balai Besar Tekstil (BBT) Bandung periode 2018-2021, WDH, resmi berstatus tersangka kasus korupsi pengadaan alat uji masker N95. Hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkap kerugian negara mencapai angka fantastis: Rp2.872.267.800!
Related Post
Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Jabar, Kombes Pol. Wirdhanto Hadicaksono, mengungkapkan, WDH diduga menyalahgunakan wewenang dalam mengelola Dana Siap Pakai (DSP) dari BNPB tahun anggaran 2020. "Tersangka diduga membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) pencairan DSP dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban Mutlak untuk pencairan dana tersebut," tegas Wirdhanto dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Kamis (18/9).
Lebih lanjut, WDH juga diduga memberikan arahan agar pembayaran pengadaan alat uji masker N95, termasuk pajak, dibayarkan sesuai permintaan PT DAP, perusahaan penyedia barang yang dipimpin direktur berinisial BS. "Dugaan kuat, dana tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi," tambahnya.
Kasus ini bermula dari kerja sama BNPB dan Kementerian Perindustrian pada 2 Oktober 2020, dengan total bantuan Rp8.081.590.000. Namun, proses pengelolaan dan pencairan dana diduga menyimpang dari aturan pengadaan barang/jasa pemerintah dan penggunaan DSP BNPB.
Atas perbuatannya, WDH dijerat Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, atau Pasal 15 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 dan/atau Pasal 56 KUHP. Ancaman hukumannya berat: penjara seumur hidup atau minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, plus denda Rp1 miliar.
Proses penyidikan telah memeriksa 18 saksi dan 2 ahli, serta menyita berbagai dokumen penting, termasuk proposal, surat keputusan, dan akta pendirian perusahaan. Saat ini, WDH telah ditahan dan berkas perkaranya segera dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar