suaramedia.id – Lanskap peradaban maritim global kini tengah mengalami guncangan dan berada di ambang revolusi strategis. Laksamana Pertama TNI Salim, Kepala Pusat Pengkajian Maritim (Kapusjianmar) Seskoal, menegaskan bahwa era Globalization 2.0 dan ancaman Economic Warfare menuntut perubahan fundamental dalam cara sebuah bangsa, khususnya Indonesia, memandang dan membangun kekuatan lautnya.
Related Post
Selama lebih dari satu abad, doktrin kekuatan laut dunia didominasi oleh paradigma klasik Alfred Thayer Mahan. Mazhab ini mengagungkan konsep Sea Control – penguasaan penuh lautan – dengan mengandalkan konsentrasi armada kapal-kapal besar (capital ships) seperti kapal induk, serta bentrokan terbuka antar-armada demi menguasai jalur logistik vital dunia. Namun, dinamika geopolitik terkini, terutama yang terlihat dari konstelasi strategis pertempuran asimetris antara Iran melawan Amerika Serikat dan Israel, telah secara gamblang membuktikan bahwa dominasi kekuatan konvensional tidak lagi mutlak. Efektivitas doktrin maritim modern seperti strategi Sea Denial, kerangka Anti-Access/Area Denial (A2/AD) yang dipelopori Iran dan Tiongkok, serta pendekatan taktis Hybrid & Distributed Lethality, mampu mematahkan hegemoni tersebut. Dalam konteks ini, ukuran besar sebuah angkatan laut tidak lagi semata-mata diukur dari tonase besi baja, melainkan oleh ketepatan kalkulasi cost-asymmetry dan daya gentar strategis (strategic deterrence) yang dimilikinya.
Memasuki fajar Globalization 2.0, dunia tidak lagi dicirikan oleh integrasi pasar yang mulus. Sebaliknya, kita menyaksikan fragmentasi blok ekonomi, kebijakan de-risking, serta proteksionisme jalur pasokan yang kian pekat. Bersamaan dengan itu, era Economic Warfare telah tiba, di mana sanksi, embargo, dan gangguan jalur logistik dijadikan senjata utama dalam persaingan global. Kondisi ini menuntut perubahan mendasar dalam cara sebuah bangsa memandang dan mengelola kekuatan maritimnya.
Bagi Indonesia, sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang membentang di antara dua samudera, pergeseran paradigma global ini bukan sekadar kajian akademis, melainkan sebuah panggilan sejarah yang mendesak. Kedaulatan Nusantara tidak boleh lagi hanya bergantung pada mimpi usang penguasaan laut penuh (Sea Control) yang menelan biaya finansial raksasa dan rentan terhadap serangan presisi modern (modern precision-strike). Indonesia harus berani melakukan transformasi doktrinal dengan mengadopsi dan mengombinasikan pilar-pilar strategis modern. Ini mencakup optimalisasi strategi Sea Denial untuk mengamankan perairan teritorial, memaksimalkan potensi teori Anti-Access di celah-celah chokepoints strategis Indonesia, serta merevitalisasi semangat Jeune École modern melalui pemanfaatan teknologi nirawak, armada cepat dengan daya hancur terdistribusi (distributed lethality), dan sistem pertahanan pesisir yang terintegrasi.
Transformasi ini adalah harga mati untuk melindungi kekayaan ekonomi nasional dari cengkeraman economic warfare global yang semakin intens. Bangsa Indonesia harus menyadari bahwa kekuatan pertahanan maritim masa depan lahir dari kecerdasan taktis, kemandirian industri pertahanan lokal, dan keberanian merangkul peperangan asimetris yang efisien. Dengan membangun postur angkatan laut yang adaptif, berbasis teknologi mutakhir, dan berakar pada doktrin pertahanan rakyat semesta, Indonesia tidak hanya akan disegani secara militer, tetapi juga mampu menjaga kedaulatan ekonomi serta martabat bangsa di kancah peradaban maritim global abad ke-21.
Tinggalkan komentar