suaramedia.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergerak cepat dalam mengusut tuntas dugaan skandal korupsi yang terjadi di internal Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pada Jumat (13/11/2026), lembaga antirasuah tersebut melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi guna memperdalam penyidikan terkait penyalahgunaan anggaran.

Related Post
Dalam agenda pemeriksaan kali ini, penyidik memanggil dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif dari BNPB, yakni Donny Immanuel dan Tri Hartatiningsih. Selain pegawai aktif, KPK juga meminta keterangan dari Ibnu Asur yang merupakan pensiunan ASN di instansi tersebut.

"Seluruh saksi yang dipanggil telah hadir memenuhi panggilan penyidik," ungkap Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya pada Jumat (13/11/2026).
Budi menjelaskan bahwa fokus utama pemeriksaan kali ini adalah untuk menggali informasi mendalam mengenai mekanisme pengadaan barang dan jasa. Secara spesifik, penyidik menyoroti penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Siap Pakai (DSP), sebuah dana yang seharusnya digunakan secara cepat dan tepat untuk penanganan kondisi darurat bencana.
"Penyidik tengah mendalami sejauh mana pengetahuan para saksi terkait proses pengadaan yang menggunakan sumber dana DSP di lingkungan BNPB," tambah Budi.
Sebagai catatan, kasus yang mencoreng lembaga penanggulangan bencana ini mencuat ke publik setelah KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada 13 Oktober 2026 lalu. Dalam operasi tersebut, sejumlah pejabat BNPB bersama pihak swasta terjaring dalam dugaan penyimpangan proyek pengadaan.
Hanya berselang sehari setelah operasi tersebut, KPK telah menetapkan lima orang sebagai tersangka utama. Mereka adalah Tenaga Ahli Kepala BNPB, Bima Setiawan dan Richard Erlangga, serta Kepala Subdirektorat Pengelolaan Bantuan dan Dana Kedaruratan sekaligus PPK, Gabriel Purwaka Sigit. Selain dari unsur birokrasi, pihak swasta yang turut terseret adalah Gery Prasetiawan selaku Direktur PT Trans Lintas Selaras dan Syifa Nrika Ghifarin.








Tinggalkan komentar