Brebes, Suaramedia.id – Badan Kesbangpol Kabupaten Brebes mensosialisasikan peningkatan demokrasi dan pendidikan etika budaya politik kepada masyarakat Desa Kaliloka, Kecamatan Sirampog, Kabupaten Brebes, di aula balai desa setempat. Selasa (3/10/2023).
Dikemukakan pemateri Sofyan Effendi SH.MH, Analisid Kebijakan Muda Bakesbangpol Brebes, bahwa jelang masa pemilu 2024, polarisasi politik semakin jelas terjadi di masyarakat sehingga membuat masyarakat terbelah kepada berbagai pihak politik yang ada.
“Untuk itulah di kegiatan non fisik TMMD Reguler 118 Kodim 0713 Brebes ini, Bakesbangpol Brebes mengedukasi kepada masyarakat dalam upaya deteksi dini dan cegah dini terjadinya potensi ATHG (Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan) keamanan di Kabupaten Brebes,” bebernya.
Lanjutnya, di gelaran pemilu 2024 nanti, tidak menutup kemungkinan terdapat intervensi dari intelijen asing guna melancarkan kepentingan negaranya dengan memancing konflik untuk mengganggu stabilitas politik dalam menghambat perkembangan kemajuan daerah dan Negara Republik Indonesia.
Intervensi bisa dari politisasi agama (agama sebagai tameng politik), kemudian isu SARA melalui berbagai medsos (ujaran kebencian, hoaxs, dan adu domba), serta munculnya paham radıkalısmesehingga menyebabkan terjadinya konflik antar anak bangsa.
“Dengan pendidikan politik ini kita harapkan masyarakat akan semakin dewasa sehingga tidak mudah terprovokasi untuk aksi demo atau unjuk rasa karena ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah,” sambungnya.
Rasa tidak puas bisa memicu pelanggaran kode etik, pelanggaran tindak pidana, dan pelanggaran lainnya. Hal itu juga bisa dilakukan oleh ASN atau perangkat desa lainnya sehingga memicu kegaduhan di masyarakat.
Materi ditutup dengan edukasi peran serta masyarakat dalam pemilu yaitu selaku pemilih masyarakat harus mejadi aktor utama terwujudnya pemilihan yang bebas dari politik uang, kemudian mendorong terwujudnya suasana pemilu yang aman, damai, serta kondusif.
Tak lupa, masyarakat juga harus datang ke TPS karena kesadarannya sendiri untuk memilih calon pemimpin bagi kemajuan pembangunan daerahnya atau negaranya, dan bukan karena iming-iming uang atau hadiah. (Aan/Red)
