suaramedia.id – Kementerian Kehutanan Republik Indonesia tengah membuka peluang kerja sama strategis dengan Madagaskar dalam upaya mitigasi perubahan iklim global. Pertemuan bilateral yang berlangsung di sela-sela Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC) di Antalya, Turki, pada Sabtu (14/11/2026), menjadi momentum penting bagi kedua negara untuk bersinergi.
Related Post
Fokus utama dari penjajakan ini mencakup pengembangan skema pembiayaan karbon hutan, manajemen sumber daya alam (SDA) yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat, hingga penguatan daya tahan terhadap dampak perubahan iklim yang kian nyata.
Delegasi Indonesia dalam pertemuan di Paviliun Indonesia tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti. Ia didampingi oleh Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, serta Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri, Ristianto Pribadi.
Di sisi lain, Madagaskar diwakili oleh Vahatriniaina Rakotosolomalala, pejabat yang bertanggung jawab atas pengelolaan risiko lingkungan dan pengamanan program. Dalam diskusi tersebut, pihak Madagaskar menyatakan ketertarikan mendalam untuk mengadopsi pengalaman sukses Indonesia, khususnya dalam mengelola pendanaan karbon dan tata kelola SDA yang melibatkan peran aktif warga lokal.
Langkah ini dipicu oleh kebutuhan mendesak di Madagaskar, terutama di tiga wilayah bagian selatan yang mencakup 235 commune atau wilayah pemerintahan lokal. Meski wilayah tersebut telah memiliki rencana pembangunan yang mengintegrasikan aspek iklim, mereka masih menghadapi kendala besar dalam hal dukungan pendanaan.
Menanggapi hal tersebut, delegasi Indonesia memaparkan bahwa pengembangan karbon hutan di tanah air tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam kerangka pengelolaan bentang alam yang berkelanjutan.
"Kegiatan karbon harus menyatu dengan upaya rehabilitasi hutan, sistem agroforestri, pemanfaatan hasil hutan, hingga penciptaan sumber penghidupan alternatif bagi masyarakat," tulis laporan resmi yang dikutip dari suaramedia.id.
Lebih lanjut, Indonesia menekankan bahwa penguatan program Perhutanan Sosial, perlindungan hak-hak masyarakat hukum adat, serta skema pembagian manfaat yang adil merupakan pilar utama dalam menjaga keseimbangan antara kelestarian hutan dan kesejahteraan ekonomi rakyat.
Tinggalkan komentar