suaramedia.id – Polemik mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru yang mengejutkan. Mahkamah Agung (MA) melalui putusan kasasi nomor 742 K/TUN/2026 secara resmi menyatakan bahwa surat keterangan (suket) penyetaraan ijazah SMA yang digunakan Gibran sebagai syarat pencalonan Presiden dan Wakil Presiden 2024 adalah tidak sah.
Menanggapi keputusan hukum yang mengguncang stabilitas politik ini, mantan Menko Polhukam, Mahfud MD, memberikan respons tajam. Melalui unggahan di akun X pribadinya pada Jumat (30/10/2026), Mahfud menekankan bahwa konsekuensi dari putusan ini kini berada di tangan proses politik.
"Follow up atas jabatannya sebagai Wapres terserah kepada politik, mau pilih jalan mana," tegas Mahfud MD dalam pernyataannya.
Lebih lanjut, politisi senior ini menyoroti adanya indikasi pelanggaran aturan dalam proses penerbitan dokumen tersebut. Mahfud mendesak agar dugaan penyelundupan Pasal 18 ayat (3) PKPU Nomor 19 Tahun 2023 tidak hanya berhenti di ranah administratif, melainkan harus ditarik ke ranah pidana.
Ia juga meminta pihak berwenang untuk melakukan investigasi mendalam terhadap lembaga yang terlibat. "KPU dan Direktorat Dikdasmen seharusnya segera diperiksa," tambah Mahfud, merujuk pada potensi maladminstrasi dalam penerbitan suket tersebut.
Kasus ini mencuat setelah penggugat, HM Subhan, menerima pemberitahuan resmi melalui sistem elektronik pengadilan terkait dikabulkannya permohonan kasasi tersebut. Meskipun putusan telah dijatuhkan, hingga saat ini salinan lengkap dokumen hukum dari Mahkamah Agung masih menunggu untuk dipublikasikan secara resmi di situs web mereka.
Keputusan MA ini diprediksi akan memicu gelombang dinamika baru di parlemen dan pemerintahan, mengingat status Gibran yang saat ini tengah menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
Tinggalkan komentar