suaramedia.id – Polemik mengenai keabsahan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus memanas. Menanggapi situasi tersebut, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Almuzzammil Yusuf, memberikan pernyataan tegas terkait posisi Gibran di pemerintahan. Menurutnya, langkah paling bijak yang dapat diambil oleh Gibran saat ini adalah dengan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.
Related Post
Almuzzammil, yang akrab disapa AMY, menyatakan bahwa desakan ini muncul sebagai respons atas dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) yang berkaitan dengan persoalan ijazah sang Wapres. Ia menegaskan bahwa jika Gibran enggan melepaskan jabatannya secara sukarela, maka mekanisme konstitusional di parlemen akan mengambil alih.
"Setelah adanya putusan MK dan MA terkait ijazah Gibran, akan jauh lebih bijaksana jika Saudara Gibran memutuskan untuk mundur dari posisi Wakil Presiden," ujar AMY sebagaimana dikutip pada Selasa (10/11/2026).
Lebih lanjut, politisi PKS ini memperingatkan bahwa DPR RI memiliki instrumen hukum untuk menindaklanjuti persoalan ini melalui Hak Menyatakan Pendapat (HMP). Menurutnya, penggunaan HMP merupakan opsi yang paling relevan dan sah secara hukum jika proses pengunduran diri tidak terjadi.
"Jika tidak mundur, maka penggunaan HMP oleh DPR RI adalah pilihan yang paling tepat untuk segera dilaksanakan, sesuai dengan koridor konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku," tegasnya.
Meski demikian, AMY menekankan bahwa langkah besar ini tidak akan dilakukan secara sepihak oleh PKS. Ia menyatakan bahwa PKS akan mengedepankan komunikasi intensif dengan berbagai fraksi di parlemen guna membangun kesepahaman kolektif. Hal ini dilakukan agar setiap langkah yang diambil DPR nantinya memiliki legitimasi yang kuat dan tetap menjaga kehormatan lembaga negara.
"PKS tentu tidak bisa bergerak sendirian. Diperlukan komunikasi lintas fraksi di DPR RI. Yang utama adalah setiap langkah harus memiliki landasan hukum yang kuat, mengutamakan kepentingan bangsa, serta tetap menjaga marwah lembaga negara," pungkas AMY.
Tinggalkan komentar