suaramedia.id – Sebuah kebijakan mendadak dari Kementerian Pertanian memicu kegaduhan di kalangan pelaku industri daging sapi nasional. Dalam upaya menstabilkan harga menjelang hari besar keagamaan, pemerintah menetapkan batas harga jual sapi bakalan impor siap potong, namun langkah ini justru membuat para pengusaha penggemukan sapi (feedloter) merugi besar. Situasi ini memunculkan kekhawatiran akan keberlanjutan pasokan daging sapi di masa mendatang.
Related Post
Kekhawatiran tersebut berpusat pada dua surat edaran yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) Kementerian Pertanian, yang ditandatangani oleh Dirjen Agung Suganda. Surat pertama, bertanggal 2 Februari 2026, bersifat segera dan ditujukan kepada seluruh pimpinan Rumah Pemotongan Hewan (RPH) di Indonesia. Isinya menginstruksikan RPH untuk mengawasi harga pembelian sapi bakalan impor siap potong agar tidak melebihi Rp56 ribu per kilogram berat hidup. Selain itu, RPH diminta mendukung kelancaran pemotongan dan distribusi daging sapi serta melaporkan harga dan volume pemotongan secara berkala melalui laman daring Ditjen PKH.
Surat edaran ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi stabilisasi harga jual sapi bakalan impor siap potong yang digelar pada 22 Januari 2026. Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Satgas Pangan POLRI, asosiasi pemotong dan pedagang daging, serta importir ternak. Tujuannya jelas: memastikan stabilitas pasokan dan harga daging sapi, terutama untuk menghadapi momen Ramadan dan Idulfitri 2026.
Sebelumnya, Ditjen PKH juga telah mengirimkan surat bertanggal 27 Januari 2026 kepada Direktur Eksekutif Gabungan Pelaku Usaha Peternakan Sapi Potong Indonesia (GAPUSPINDO) dan 49 pimpinan perusahaan importir ternak ruminansia besar bakalan. Surat ini secara tegas menetapkan harga penjualan sapi bakalan impor siap potong maksimal Rp55 ribu per kilogram berat hidup di tingkat feedlot. Batas harga ini berlaku hingga Idulfitri 2026, dengan ancaman sanksi bagi pelanggar serta kewajiban melaporkan faktur penjualan harian secara daring.
Titik masalah utama muncul ketika harga patokan pemerintah tersebut jauh di bawah biaya pokok yang ditanggung oleh para feedloter. Sapi-sapi yang saat ini siap potong merupakan hasil impor bakalan dari Australia pada November 2025, dengan harga pembelian mencapai USD3,5 per kilogram bobot hidup. Setelah memperhitungkan berbagai biaya hingga sampai di kandang importir (landed cost), harga pokoknya sudah mencapai Rp61.487 per kilogram bobot hidup. Pelemahan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut memperparah kondisi ini, membuat biaya impor semakin membengkak.
Dengan kewajiban menjual maksimal Rp55 ribu per kilogram bobot hidup, para feedloter dipastikan "berdarah-darah" atau merugi besar. Situasi ini diperkirakan akan semakin parah, mengingat sapi bakalan yang diimpor pada Desember 2025 lalu dibeli dengan harga lebih tinggi, yaitu USD3,65 per kilogram bobot hidup. Ini berarti biaya pokok di kandang importir bisa mencapai sekitar Rp63.882 per kilogram berat hidup. Sapi-sapi ini dijadwalkan akan dipotong pada Maret 2026 untuk memenuhi kebutuhan Ramadan dan Idulfitri.
Untuk menghindari kerugian yang lebih dalam, para feedloter terpaksa harus menekan biaya produksi secara drastis, seperti mengurangi biaya pakan atau memberlakukan shift kerja. Lebih jauh lagi, kebijakan ini berpotensi menyebabkan pengurangan volume impor sapi bakalan di masa mendatang, yang bisa berdampak pada ketersediaan pasokan daging sapi di pasar.
Pengamat pertanian Khudori, yang juga Pengurus Pusat PERHEPI, Anggota Komite Ketahanan Pangan INKINDO, dan Pegiat Komite Pendayagunaan Pertanian dan AEPI, sering menyoroti bahwa kebijakan stabilisasi harga yang tidak mempertimbangkan secara cermat struktur biaya produksi di lapangan dapat menciptakan distorsi pasar. Meskipun bertujuan baik untuk menjaga daya beli konsumen, langkah ini berisiko menekan sektor hulu hingga ambang batas keberlanjutan, yang pada akhirnya dapat mengancam pasokan jangka panjang. Dilema antara menjaga harga di tingkat konsumen dan memastikan keberlangsungan usaha di tingkat produsen menjadi tantangan besar yang harus diatasi pemerintah menjelang hari raya.
Author: Bayu Nata
jurnalis di Suara Media yang fokus pada isu-isu sosial-politik dan tata kelola pemerintahan daerah. Tulisannya sering menyoroti kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat dan perkembangan dinamika politik di tingkat regional.
Tinggalkan komentar