suaramedia.id – Pernyataan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan kesiapannya untuk menunjukkan dokumen pendidikan asli memicu reaksi keras dari pakar hukum. Gibran sebelumnya sempat menyatakan niat untuk membawa ijazah asli ke persidangan, namun urung dilakukan dengan alasan adanya kendala dari pihak penggugat, Mercy Sihombing, yang akhirnya mencabut gugatan terkait penyetaraan ijazah SMA miliknya di PTUN Jakarta.
Menanggapi dinamika tersebut, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana, melontarkan kritik tajam. Denny menilai alasan yang dikemukakan Gibran terkesan tidak konsisten dan tidak sejalan dengan fakta proses hukum yang telah berjalan sebelumnya.
"Eh, Mas Gibran, kalau memang serius, seharusnya kemarin hadir di Mahkamah Konstitusi (MK). Itu forum yang jauh lebih tinggi tingkatannya," ujar Denny saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat (30/10/2026).
Denny menambahkan bahwa kehadiran di MK sebenarnya tidak memerlukan undangan resmi. Gibran memiliki hak untuk hadir secara langsung dan mengajukan diri sebagai pihak terkait guna memberikan klarifikasi demi menjaga integritas posisinya.
Lebih lanjut, Denny menyindir sikap Gibran yang selama ini dinilai kurang menghargai marwah persidangan di MK. Menurutnya, selama proses pengujian keabsahan posisi sebagai calon wakil presiden, Gibran cenderung hanya mengutus perwakilan atau relawan ketimbang hadir secara personal.
"Tanpa harus diundang MK, beliau bisa hadir dan meminta menjadi pihak terkait," tegas Denny, menyiratkan bahwa transparansi seharusnya dibuktikan di forum tertinggi, bukan sekadar pernyataan di media.
Tinggalkan komentar