Kota Tangerang, suaramedia.id – Massa Aliansi Buruh Banten Bersatu (AB3) dan elemen mahasiswa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) dalam aksi demonstrasi yang digelar di depan Gedung Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, Selasa (20/9/2022).
Dalam aksi tersebut, massa membawa sejumlah alat peraga karanda mayat dan pocong sebagai simbol matinya hati nurani para wakil rakyat. Mereka juga berorasi untuk menyuarakan aspirasi terkait penolakan kenaikan harga BBM.
Presidium AB3 Dedi Sudarajat menyatakan, bahwa buruh se-Banten sangat keberatan atas naiknya harga BBM. Sebab, katanya, kenaikan harga BBM mempengaruhi kenaikan harga bahan pokok lainnya.
“Ini sangat memberatkan bagi buruh, karena memang dua tahun ini upah buruh tidak naik. Jadi, dengan kenaikan BBM ini sangat memukul kehidupan buruh,” ungkapnya.
Ketua DPD KSPSI Banten ini menuturkan, kehidupan buruh sangat terpukul, karena selama dua tahun upah tidak naik, lalu dihantam dampak pandemi Covid-19, dan kini dihantam kenaikan harga BBM. “Sangat besar sekali dampaknya, karena dua tahun ini kita tidak naik upah. Maka, dipukul dengan kenaikan BBM, ini kan kenaikan BBM dampak luasnya luar biasa. Kenaikan-kenaikan harga sudah meroket tinggi. Ini sangat memberatkan,” jelasnya.
Dalam aksi di Kota Tangerang ini, Dedi menyatakan massa gabungan dari berbagai aliansi buruh dan mahasiswa mendesak DPRD Kota Tangerang dan Pemerintah Kota Tangerang untuk ikut menolak kenaikan harga BBM. “Tadi alhamdulillah, DPRD juga sudah membuat surat rekomendasi untuk ke DPR RI tentang penyampaian aspirasi yang hari ini kita lakukan bersama mahasiswa,” katanya.
Ia berharap, pemerintah pusat untuk meninjau kembali kebijakan kenaikan harga BBM. “Langkah kita selanjutnya, kita kawal di DPR RI. Kita tahu di nasional juga akan ada unjuk rasa tentang kenaikan BBM, dan tanggal 10 Oktober seluruh aliansi ke DPR RI untuk meminta turunkan BBM ini,” tegasnya.
Aksi mereka pun ditemui Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo. Ia menegaskan, tuntutan massa AB3 ini akan ditindaklanjuti kepada pemerintah pusat.
“Namun, sesungguhnya pada 7 September sebelumnya, kita sudah bersurat kepada pemerintah pusat menampung aspirasi mahasiswa yang hari itu diwakilkan oleh teman-teman mahasiswa dari UMT,” katanya.
Meski demikian, kata Gatot, pihaknya tetap melayangkan surat kepada pemerintah pusat terkait aspirasi massa AB3 terkait penolakan harga BBM ini. “Kapasitas kita DPRD sebagai wakil masyarakat meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan pemerintah mengevaluasi kebijakan ini,” pungkasnya.
(AE/Red)
