suaramedia.id – Anggota Komisi I DPR, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mengeluarkan peringatan keras kepada pemerintah agar tidak gegabah dalam menyikapi usulan Amerika Serikat untuk menjadikan Bandara Kertajati, Jawa Barat, sebagai pusat perawatan (MRO) pesawat C-130 Hercules di kawasan Asia. Menurutnya, proyek ini jauh dari sekadar inisiatif industri penerbangan biasa, melainkan sarat dengan dimensi strategis, pertahanan, dan kedaulatan negara yang wajib dikaji secara mendalam.
Related Post
Dalam keterangan resminya baru-baru ini, TB Hasanuddin menegaskan bahwa setiap keputusan terkait tawaran AS ini, termasuk penetapan Bandara Kertajati sebagai lokasi MRO, harus dijalankan dengan prinsip kehati-hatian ekstrem dan transparansi penuh. Ia menekankan perlunya kajian komprehensif yang melibatkan berbagai pihak sebelum langkah final diambil.
Politisi senior itu secara khusus menyoroti kebutuhan akan kejelasan menyeluruh mengenai cakupan operasional fasilitas MRO tersebut. Ia memperingatkan, jika fasilitas ini nantinya secara eksklusif diperuntukkan bagi pesawat militer C-130 milik Amerika Serikat yang beroperasi di kawasan Asia Pasifik, maka potensi timbulnya persoalan hukum dan politik strategis akan sangat besar.
"Apabila fasilitas tersebut hanya untuk mendukung operasional pesawat militer AS di kawasan Asia, persepsinya bisa berkembang menjadi bentuk pangkalan militer Amerika Serikat di Indonesia. Hal ini tentu harus dicermati serius karena berpotensi melanggar peraturan perundang-undangan serta bertentangan dengan prinsip politik luar negeri bebas aktif yang selama ini dianut Indonesia," tegas Hasanuddin, seperti dilansir suaramedia.id.
Lebih lanjut, TB Hasanuddin mengingatkan publik untuk menyadari bahwa tawaran kerja sama ini tidak datang dari pabrikan pesawat Hercules sebagai inisiatif industri murni, melainkan langsung dari Menteri Pertahanan Amerika Serikat. Fakta ini, menurutnya, mengindikasikan adanya motif dan kepentingan strategis militer AS yang sangat kuat di balik rencana tersebut, bukan semata-mata aspek komersial.
Oleh karena itu, Komisi I DPR mendesak pemerintah untuk menimbang setiap aspek dengan matang, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga menjaga integritas kedaulatan dan keamanan nasional dari potensi implikasi yang tidak diinginkan.
Tinggalkan komentar